Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Berkurangnya penerimaan keuangan dari sektor Minyak dan Gas membuat Pemerintah Provinsi Riau harus beralih dan mempersiapkan sector lain sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal inilah Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Selasa (14/3/2017). Kunjungan tersebut sebagai pembanding penerimaan dua Provinsi di bidang kepariwisataan.
Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar, diikuti Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Hardianto, serta Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau, M Arpah, Bagus Santoso, Almainis, Farida H. Saad dan Mansyur.
Rombongan DPRD Provinsi Riau diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim, dan Ketua Komisi III DPRD Kepri, Saproni, serta beberapa anggota Komisi III DPRD Kepri.
Sekretaris komisi yang menjadi ketua rombongan Asri Auzar menerangkan memilih Kepulaun Riau sebagai daerah kunjungan observasi karena daerah tersebut dinilai mampu meningkatkan PAD dari sector pariwisata. Padahal APBD Provinsi Kepri jauh lebih kecil dari pada Provinsi Riau yang selama ini mengandalkan sector Migas sebagai penunjang PAD.
Dikatakan Asri Auzar, saat ini tingkat perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 5,4 persen dan melebihi tingkat nasional. Sementara di Provinsi Riau hanya sekitar 2,2 persen dengan APBD yang luar biasa besarnya.
“Kita melihat tingkat ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 5,4 persen, padahal ABPD mereka hanya 2 triliun lebih. Sementara itu Riau dengan ABPD 10,4 triliun hanya mampu di 2,2 persen tingkat ekonomi. Dengan perbandingan itulah kita perlu belajar dari Kepulauan Riau,” ujar Asri Auzar.
Menurut Asri, selama ini Provinsi Kepri mampu menjual destinasi pariwisata sebagai penunjang PAD. Padahal Kepri dari sector migas cukup kecil. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Riau sudah saatnya meningkatkan potensi pariwisata sebagai pengganti sektor minyak dan gas.
"Kepulauan Riau perlu dicontoh pembangunan infrastruktur penunjang pariwisatanya, agar pariwisata di Riau lebih berkembang pesat dan lebih diakui wisatawan domestik dan mancanegara," ujarnya.
Lebih jauh Asri mengatakan Kepulaun Riau dalam menunjang destinasi pariwisata hanya mengandalkan dermaga sebagai infrastruktur pariwisata. Karena wilayah Kepri merupakan daerah banyak pulau.
Provinsi Riau yang 90 persen merupakan daratan sangat memungkinkan menjual destinasi wisata. Berbagai destinasi wisata ada di Provinsi Riau, mulai dari Bono, Pulau Rupat, wisata alam dan iven-iven lainnya. Saat ini pemerintah hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, sehingga akses ke tempat-tempat wisata dapat dilalui dengan mudah oleh para wisatawan.
“Provinsi Riau sangat kaya dengan objek pariwisata, tetapi semua terkendala oleh nfrastruktur. Itulah yang akan kita dorong bagaimana pemerintah dapat memikirkan bahwa destinasi Pariwisata sebagai sector menjanjikan untuk menunjang PAD Riau,” tambah Asri.
Saat ini kata Asri, Pariwisata Riau belum diperhitungkan sebagai penunjang PAD. Sebab para wisatawan tidak ada yang datang dikarenakan akses ke tempat wisata yang belum bagus. “Jadi diskusi kita disana bagiamana tentang kemajuan-kemajuan mereka. Kita juga perlu tau bagaimana mereka mengembangkan ekonomi yang pertubuhan 5,4 sementara,” kata Asri.
Suasana pertemuan kunjungan observasi Komisi D DPRD Riau dengan DPRD Kepulaun Riau
Dengan demikian DPRD mendorong dan berharap pemerintah untuk focus dalam meningkatkan pariwisata. “Berharap banyak dari migas tidak mungkin lagi. Jadi kita beralih kepada destinasi pariwisata dan industry untuk meningkatkan PAD kita,” ujarnya.
Kunjungan observasi dan studi banding yang selalu dilakukan DPRD Riau menjadi pembelajaran dan masukan untuk mendorong pemerintah Provinsi Riau untuk menggali PAD dari sector-sektor lain yang dianggap mampu menambah pundi-pundi keuangan daerah.
Ketergantungan pada potensi SDA (sumber daya alam) dari jenis migas (minyak dan gas alam), satu misal, oleh karena terus-menerus dieksploitasi bukan tidak mungkin suatu saat nanti potensi yang ada sudah tak bersisa lagi, karena ini merupakan jenis potensi SDA yang tak bisa diperbaharui. Begitu pun ketergantungan pada sub-sektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit pada akhirnya juga akan mentok karena dihadapkan dengan keterbatasan lahan.
Dalam menunjang pariwisata Riau ini, melalui dorongan DPRD infrastruktur ketempat wisata sudah dilakukan. Dimulai dari pembangunan infrastruktur jalan ke tempat Wisata Bono di Teluk Meranti-Pelalawan dengan anggaran 70 miliar rupiah ditambah Dana Anggaran Khusus dari Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Hardianto Provinsi mengungkapkan Riau yang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) nya, sudah saatnya tidak lagi terus bergantung kepada bidang Pertambangan Minyak dan Gas (Migas), sudah saatnya Riau bisa fokus pada pengembangan objek wisata.
"Provinsi Riau ini kaya akan berbagai potensi wisata, baik itu wisata alam, maupun wisata lainya. Jika itu dikembangkan, maka Riau tidak akan kalah dengan Provinsi-Provinsi lainnya yang mengandalkan objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Selanjutnya dikatakan Hardianto, dukungan dari Kabupaten dan Kota sebagai lokasi objek wisata juga sangat diperlukan, terutama oleh masyarakat sekitar objek wisata. Dalam jiwa masyarakat harus tertanam jiwa untuk menghargai dan menghormati para pengunjung, karena dengan kunjungan mereka, akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata
"Masyarakat kita harus ditanamkan kalau keberadaan objek wisata itu akan menguntungkan mereka secara ekonomi, apakah itu mereka dengan menjual makanan dan sebagainya. Jangan pula ketika ada yang berkunjung, masyarakat menunjukkan sikap tidak bersahabat, seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturannya, ataupun melakukan hal-hal yang tidak membuat pengunjung menjadi tidak betah, skali lagi, semua pihak harus bersama-sama membangun pariwisata Riau ini," ungkapnya.
Komisi D Foto bersama dengan DPRD Kepri dalam kunjungan observasi
Sebagiamana sebelumnya Komisi D DPRD Provinsi Riau juga melakukan kunjungan kerja observasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bali, Jumat (24/2/2017), guna pembangunan pariwisata di Provinsi Riau. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Utama Dinas PU, langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Ketua Komisi D, Erizal Muluk, serta Anggota Komisi D, Hardianto, M Arpah, Yusuf Sikumbang, Bagus Santoso, Mansyur, Asri Auzar dan Yurjani Moga, serta Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A.A Gede Yuniartha Putra.
Dalam kesempatan itu, DPRD provinsi Riau meminta informasi kepada Dinas PU Provinsi Bali, yang diwakili Kabid Cipta Karya DPUPR I Nyoman Sumerta, tentang pengembangan infrastruktur pariwisata, guna mensukseskan pariwisata di Provinsi Riau, terutama kendala yang dihadapi saat dilaksakannya pembangunan wisata.
Dalam kesempatan ini, DPRD Provinsi Riau menjadikan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Bali untuk diterapkan. Seperti Perda persyaratan arsitektur, usaha penyediaan sarana wisata tirta, RT/RW, usaha jasa perjalanan wisata, Kepariwisataan Bali, Rencana Induk Pariwisata Daerah (Repparda) Bali dan Pramuwisata (Gaet).
“Secara bersama-sama Komisi D sepakat akan membawa hasil observasi ini ke Provinsi Riau untuk dijadikan bahan acuan pembangunan infrastruktur pariwisata di Riau,” tutup Sunaryo. (advertorial/jin)
