Karimun (Beritaintermezo.com)-Kepala Stasiun Karantina Pertanian Klas II Tanjung Balai Karimun membantah kecolongan masuknya berbagai barang ilegal di Tanjung Balai Karimun. Hal ini terlihat banyaknya pelabuhan tikus disepanjang pesisir Pulau Karimun yang diduga sebagai pintu masuknya barang ilegal seperti Daging, Buah maupun sayuran import.

"Karimun ini sangat spesifik, kami ditugaskan disini hanya mengawasi 6 wilayah kerja. Disini ada 4 pelabuhan yang wajib diawasi yakni pelabuhan Parit Rampak, Pelabuhan Balai, Pelabuhan Moro dan Tanjung Batu. Namun faktanya di Tanjung Balai banyak pelabuhan rakyat," ujar Kepala Satsiun Karantina Pertanian Klas II Karimun Priyadi Kamis (30/8)

Dikatakan Priyadi, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan masuknya barang secara ilegal dipelabuhan resmi. Untuk itulah pihaknya menggandeng kepolisian dan TNI untuk melakukan penertiban terhadap barang-barang yang diduga ilegal.

Melihat kebutuhan di Karimun sangat besar, pelabuhan yang ditetapkan tidak mampu melayaninya. Sehingga para pemasok diberi kewajiban melapor kepada petugas karantina yang memasok barang diluar pelabuhan yang ditetapkan.

"Pelanggaran itu kalau tidak ada laporan maka akan kita proses. Kami sudah sampaikan kepada mereka, kalau membawa komoditas ke Karimun wajib melaporkan ke karantina. Kalau tidak maka penyeludupan namanya," kata Priyadi.


Keterbatasan wewenang terhadap stasiun karantina hanya memeriksa di pintu masuk pelabuhan, kalau sudah beredar menjadi wewenang Pemerintah dan dan bea cukai.

"Karena ada keterbatasan itu, makanya kami perlu mengajak institusi lain terutama Angkatan Laut dan Bea Cukai yang punya kapal. Supaya menertibkan itu, kalau ada yang mencoba-coba masukkan secara tidak resmi, ya tolong di cegah sampaikan ke kami. Kalau memang tidak ada suratnya, tindakan tegas akan kami lakukan," terangnya.

Sementara itu Bupati Karimun aunur Rafiq meminta Stasiun Karantina meningkatkan pengawasan dalam menjaga masuknya berbagai barang-barang ke Karimun. Sehingga masyarakat Karimun bisa menikmati makanan dari hasil pertanian dan peternakan masyarakat.


"Kita juga meminta adanya regulasi dan kemudahan bagi importir untuk melakukan impor makanan dari luar, sehingga yang selama ini mungkin dianggap kesulitan, sehingga terkesan mereka melakukan secara ilegal. Kita juga berharap, agar para pelaku usaha bisa dilibatkan dalam sosialisasi atau rapat dengan Karantina maupun instansi lainnya," ungkap Aunur Rafiq. 

Aunur juga mengakui bahwa di Karimun banyak pelabuhan tikus yang diduga masuknya barang-barang ilegal. Dan harapan para petugas meningkatkan pengawasan sehingga pemasok barang-barang ilegal ke Karimun teratasi.

"Memang, di Karimun banyak pelabuhan tikus yang terindikasi sebagai tempat penyelundupan. Namun saya rasa, penyelundupan sudah tak ada lagi karena sudah dijaga begitu ketat oleh aparat penegak hukum, baik itu di darat maupun di laut. Insya Allah ke depannya pengawasan masuknya barang secara ilegal ke Karimun bisa makin ditingkatkan," pungkasnya.(hk/hen)