Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Pemantau Riau (Gempar) meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ditangkap serta memeriksa realisasi APBD Provinsi Riau yang banyak digelontorkan untuk proyek.

Hal itu dikatakan dalam orasi yang dilakukan di depan Kantor DPRD Riau Senin (12/11). Selain di Kantor DPRD Riau, Gempar juga melakukan orasi
di Kantor CPI Rumbai.

Koordinator massa Rian Tantola mengatakan Riau merupakan daerah kaya Sumber Daya Alam terutama dibidang Migas. Namun Riau seakan tidak bisa bergerak terutama pada tahun ini karena Dana Bagi Hasil (DBH) tidak turun. Hal itu menandakan bahwa Riau tidak dianggap pusat dan wakil rakyat tidak bergerak.

Gempar juga menyoroti dan meminta aparat membongkar dokumen perjalanan  Dinas Pimpinan dan jajaran DPRD Riau yang menghabiskan ratusan miliar setiap tahunnya, perjalanan dinas tersebut diduga fiktif.

Gempar juga meminta memeriksa APBD Provinsi Riau dengan 5 kegiat
yang menyedot anggaran Gendut seperti Fay over SKA Rp. 159.384.265.000. flyover pasar pagi Rp. 78.398.668.000, pembangunan Gedung Baru POLDA Riau 170 miliar. Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi
sebesar 94 Milyar. Mega Proyek SPAM 50 Milyar anggaran 126 milyar
Jembatan siak IV di duga tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja di dinas PUPR.

Gempar juga menyoroti dugaan monopoli proyek di lingkungan pemkab Kampar di ULP Kabupaten Kampar tahun 2018 atas 20 kegiatan lelang yang di duga di lakukan oleh Bupati Kampar Aziz zaenal, anak bupati Kampar, Afrizal hidavat, anggota DPRD KAMPAR (Hendra
yani) dan kepala ULP serta ketua pokja budi abdullah dan sekertaris pokja Rahmat Faisal.

Terakhir Gempar meminta Provinsi Riau di otonomi khusus dan mengembalikan Migas Riau untuk kesejahteraan masyarakat Riau.***