Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Fakultas Hukum Universitas Islam Riau bekerjasama dengan DPD RI menggelar Focus Group Discussion bertajuk, 'Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945'. Kegiatan yang berlangsung di FH Kampus UIR Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru, Kamis (17/06 2021) itu dihadiri 12 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Civitas Akademika Fakultas Hukum.

Turut juga hadir Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Rektor UIR Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL, Dekan serta  narasumber FGD seperti Prof Dr Ellydar Chaidir SH MHum, H Husnu Abadi SH MHum, PhD, Dr Ir Suparto SH, MH, MSi,  Abdul Hadi Anshari SH MH dan Dekan FH Dr Admiral SH MH yang sekaligus bertindak sebagai moderator.

Rektor UIR Syafrinaldi menyambut hangat kehadiran para senator dari berbagai provinsi itu. "Kami sangat berbahagia atas  kedatangan anggota DPD RI ke kampus kami. Lewat FGD, kami berharap lahir kesepahaman terkait dengan Pokok-pokok Haluan Negara dan Amandemen Terbatas UUD 1945," ucap Syafrinaldi.

Syafrinaldi juga menceritakan sejarah singkat UIR. Mulai dari awal berdiri hingga sekarang yang sudah memiliki lebih kurang dari 27.000 mahasiswa dengan 12 orang guru besar dan ratusan dosen berpendidikan doktor.

"Alhamdulillah, didukung fasilitas dan SDM yang memadai, UIR kini menjadi salah satu kampus terbaik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X," katanya.

Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting yang membaca sambutan tertulis Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan, perkembangan ketatanegaraan pada prinsipnya menghadirkan diskusi yang tak habis-habisnya untuk kita bahas.

Apalagi terkait dengan sistem ketatanegaraan yang selalu bisa berubah. Seperti fokus bahasan hari ini. Semoga FGD ini mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas yang dapat membawa kebaikan untuk bangsa dan negara," katanya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI Hj Instiawaty Ayus SH MH menyatakan,  FGD ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan kelompok kerja DPD RI terkait rekomendasi DPR/MPR No 8/2019 yang dilahirkan anggota DPR/MPR masa Bhakti 2014-2019.

Menurut senator asal Riau ini, kelompok DPR/MPR sebelumnya telah menitipkan tujuh rekomendasi. Pertama, pokok-pokok haluan negara. Kedua penataan kewenangan MPR. Ketiga, penetapan kewenangan DPD. Keempat, penataan sistim presidentiil. Kelima, penataan kekuasaan kehakiman. Keenam, penataan sistim hukum dan perundangan-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Ketujuh, pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, NKRI dan ketetapan MPR.

"DPD sudah melakukan kajian terkait ketujuh rekomendasi tersebut, dan pokok-pokok haluan negara menjadi penting serta relevan untuk dilakukan pengulangan," jelas politisi yang akrab disapa Iin ini.

Ia menambahkan,  penyelenggaraan pembangunan masih memiliki ketimpangan, tidak konsisten, tidak terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan pembangunan seperti ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. "Seyogianya daerah diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan, bukan sebaliknya melaksanakan pembangunan secara sentralistik. Bahasa Melayunya, berjenjang naik bertangga turun," tukas Iin.

Berdasarkan itulah, DPD memerlukan pandangan-pandangan serta masukan dari berbagai elemen. Tidak terkecuali akademisi yang memiliki kapasitas keilmuan dan pemikiran teoritis yang  konstruktif.

"Dari sinilah kami menyerap, menghimpun pandangan para akademisi Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan FGD ini bermanfaat dalam upaya kita menyempurnakan sistim ketatananegaraan Indonesia ke depan," ungkap Iin.

Usai sambutan dan pemukulan gong oleh Intsianiwaty Ayus, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion.***