BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau sangat serius dalam  memberantas praktek ilegal fishing diperairan Rokan Hilir (Rohil). Sayangnya, akibat pandemi covid-19 terjadi refocussing untuk kegiatan anggaran 2022.

"DKP Riau sudah cukup berjuang terkait pengawasan, khususnya pemberantasan ilegal fishing di perairan rokan hilir (Rohil) dan perairan kota dumai," Kata Kepala UPT. Pengendalian Sumber daya perikanan dan kelautan (PSDKP) Wilayah III, Hermanto, Selasa (24/5) di Bagansiapiapi.

Namun, mengingat kondisi keuangan daerah dan masih adanya pandemi, sehingga terjadi pengurangan anggaran di UPT PSDKP Wilayah III yang membawahi perairan Rohil dan Dumai.

Hermanto berharap kedepannya, dari yang semestinya 36 kali dalam setahun untuk kegiatan pengawasan (Patroli), dapat disetujui sebanyak 24 kali saja dalam setahun, maka sangat diyakini kita akan bisa mengawasi perairan dari praktik ilegal fishing.

Selain dari pada itu, pihaknya juga berharap pada usulan tahun 2023 mendatang dapat diprioritaskan rehap total (Docking Kring) kapal pengawas.

"Kita berharap perbaikan bodi kapal Kurau 01, Instalasi listrik menyeluruh dan perbaikan 3 unit mesin yang anggarannya sekitar Rp800 juta," Pungkasnya. (zal)