Bagansiapiapi (Beritaintermezo.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengadakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pengumuman perpanjangan masa tugas panitia khusus (Pansus) dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 oleh Pemkab Rohil.

Rapat paripurna yang dipusatkan di ruang sidang utama pada Senin (7/11) sore itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Efendi di dampingi Wakil Ketua III Hamzah, Sekwan H Sarman Syahroni ST, dan dihadiri 25 Anggota DPRD. Sementara dari Pemkab Rohil dihadiri oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS,MH, Plt.Sekda Rohil Drs H Ferry Hendra Parya MSi, Para Pimpinan OPD, Kabid dan undangan lainnya.

Basiran Nur Efendi mengatakan kalau rapat paripurna ini guna memperpanjang masa tugas panitia khusus (Pansus) dalam rangka melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) agar bisa mendalami pembahasan 6 Ranperda dan 3 Peraturan DPRD.

Dikatakan politisi Nasdem itu, Sidang paripurna ke 6,7 dan 8 masa sidang ke II tahun 2022, sebelumnya telah di umumkan pembentukan dan penetapan pansus pembahasan 6 ranperda usulan dari Pemkab Rohil dan 3 Peraturan DPRD.

Adapun ranperda usulan pemerintah kata Basiran yakni Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ranperda rencana tata induk pembangunan tentang kepariwisataan daerah tahun 2022-2025, Ranperda rencana pembangunan industri Rohil tahun 2019-2039, ranperda pelayanan air minum pada unit teknis pelayanan sistem penyediaan air minum (PAM) dinas PUTR.

Selanjutnya ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 15 tahun 2021 tentang retrebusi pelayanan tera atau tera ulang.

Sementara tiga peraturan DPRD yakni ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 09 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian penghulu. Kemudian ranperda DPRD tentang perubahan tata tertib (Tatib), Perubahan tentang kode etik, dan peraturan DPRD tentang tata beracara pada badan kehormatan DPRD.

Sementara itu, Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS, MH dalam sambutannya mengatakan kalau semua ranperda yang diusulkan bermanfaat bagi daerah, begitu juga masyarakat. Sehingga ranperda mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Program kedepan kata Wabup, Skala prioritas seperti bidang pertanian, kesehatan dan UMKM, kemudian ditunjang dengan insfratruktur jalan dan jembatan sehingga kemajuan daerah akan kelihatan. Meskipun begitu, juga harus berpacu untuk mengejar ketertinggalan.

"Kami dari pemerintah juga berharap para anggota DPRD bisa terus bersinergi untuk melakukan dan mencari inovasi demi kemajuan daerah yang sama-sama kita cintai ini," Harapnya.

Diterangkan Wabup lagi, Penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga memperhatikan isu strategis yaitu memulihkan dan meningkatkan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Corona Virus (covid-19).

"Bidang kesehatan, sosial dan ekonomi merupakan prioritas daerah pada tahun 2023 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah. Baik itu disektor pertanian UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, Jasa serta kerjasama dengan stake holder terkait," Tutup Wabup. (zal)