BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Setelah sebelumnya mendatangi Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rohil pada Sabtu (18/2). Ratusan nelayan yang berasal dari Kecamatan Bangko dan Sinaboi juga mendatangi UPT. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III, Senin (20/2) pagi.

Kedatangan 200san Nelayan ke PSDKP tersebut untuk mencari solusi terkait larangan penggunaan alat tangkap berupa bubu tarik II.

Kepala UPT.PSDKP Wilayah III, Hermanto mengatakan kalau penggunaan alat tangkap berupa bubu tarik II maupun bubu Tarik I secara Undang-Undang salah. "Ratusan nelayan berkunjung kekantor untuk mencari solusi terkait adanya laporan salah satu pengusaha nelayan bubu tiang dan jaring karena merasa dirugikan," Ujarnya.

Dikatakan Hermanto, Pihaknya selaku pengawas perikanan propinsi Riau menegaskan kalau penggunaan alat tangkap bubu tarik II dan tarik I adalah terlarang. "Kami tidak memberikan solusi untuk membenarkannya. Namun demikian pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dalam ha ini Dinas perikanan Provinsi Riau untuk meminta solusi terkait hal tersebut," Ungkapnya.

Perlu digaris bawahi, Ungkap Hermanto, Bubu tiang ini juga tidak ada izinnya. Dan ini bukan kelemahan dari pengawasan, tapi karena aturannya belum keluar. "Keputusan Gubernurnya masih disusun, kalau perdanya memang sudah ada.  Karena ada peraturan Mentri yang harus kita sesuaikan dengan Perda itu sendiri," Kata Hermanto.

Diterangkannya lagi, yang dulunya boat diatas 5 GT harus punya izin, tapi saat ini yang 5 GT kebawah itu yang diizinkan, yang sebelumya tidak diizinkan bagi nelayan bubu tiang.

Selain bubu tarik, tambak Kerang katanya juga meresahkan masyarakat terutama nelayan kecil jaring. "Nanti akan kami sampaikan kepimpinan, karena disana ada bidang budidaya, bisa tangkap dan lain sebagainya. Kemudian nantinya kita akan bersinergi bersama pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan baik," Tutur Hermanto.

Lebih jauh dikatakan Hermanto, ini adalah masalah kebutuhan hidup dan sudah menahun. "Bukan saya mau buang badan, karena saya ini adalah petugas yang belakang-belakangan. namun demikain, saya harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Bukan saya menyalahkan yang terdahulu, tapi Karena ini adalah kampung halaman saya," Ungkapnya.

Untuk langkah kedepannya pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran patroli yang tadinya hanya 4 kali dalam setahun makan ditambah menjadi 12 kali dalam setahun. "Mudah-mudahan usulan itu bisa terwujud sehingga kita bisa lebih menjaga perairan Rohil," Pungkasnya.

Sementara itu, Ketua HSNI Rohil, Junaidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala UPT.PSDKP Wilayah III yang telah menerima kedatangan nelayan untuk mencari solusi terkait bubu tarik II.

"Semoga nelayan Rohil kedepannya bisa lebih kompak lagi. Jika ada permasalahan harus mengedepankan musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," Harapnya.

Kepala UPT.PSDKP Wilayah III kata Junaidi akan menyampaikan kepada dinas perikanan propinsi Riau terkait hal ini. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan keputusan yang memuaskan," Pungkas Junaidi. (zal)