Tim Kemenkeu, ESDM, Kemendagri dan SKK Migas Akan Bahas Usulan Pemprop Riau
Selasa, 17-04-2018 - 10:48:08 WIB
BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Drs H Surya Arfan Msi menghadiri acara Focus Group Diskusi EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Indonesia di Hotel Aston kota Batam, Senin (09/4) lalu.
Acara tersebut mengambil tema peran kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait transparansi dana bagi hasil (DBH( industri ekstraktif. Sebagai nara sumber pada acara dari kemenkeu, ESDM,Publish What You Pay dan sekaligus Setda provinsi Riau, H Ahmad Hijazi SE MSi di beri kesempatan sebagai nara sumber.
Demikian disampaikan Surya Arfan, Senin (16/4) di Bagansiapiapi. Dijelaskannya, Dalam FGD tersebut pada intinya menjelaskan mekanisme/tata cara penghitungan produksi/ lifting Migas, DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.
Dimana berkembang usul dan saran para peserta agar dilakukan rekonsialiasi penghitungan DBH Migas. Setda provinsi Riau, H Ahmad Hijazi SE MSi menyampaikan beberapa tentang masalah DBH Migas, baik usul penghitungan bersama penyaluran DBH tepat waktu.
"Kita sebagai salah satu daerah penghasil, jika terjadi penurunan harga lifting hendaknya jangan disamakan pembagiannya dengan daerah non penghasil," Ucap Surya sembari mengatakan khususnya Kabupaten Rohil meminta agar terkait DBH menghitung ulang yang katanya ada kelebihan transfer tersebut, sehingga Rohil harus mengembalikan dana itu.
Untuk itu Surya meminta dihitung ulang DBH Migas 2013-2017, karena ada selisih hitungan antara Pemprov dengan pemerintah pusat, yaitu sekitar 2 triliunan lebih,” pungkasnya. (zal)
Komentar Anda :