www.beritaintermezo.com
19:36 WIB - Hakim Vonis Bersalah Terdakwa Perusuh Aset Perusahaan Negara | 15:33 WIB - Pemprov Riau Segera Usulkan Pengganti Pj Walikota Pekanbaru. | 15:24 WIB - KPU Sebut Partisipasi Pemilih Turun 20 Persen Pada Pemilu 2024 di Pekanbaru | 20:04 WIB - IOH Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadhan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal | 19:55 WIB - Ketua DPRD Meranti Lakukan Koordinasi Dengan Kementerian BUMN | 16:03 WIB - Tingkatkan Minat Baca Masyarakat, Dispersib Rohil Gelar Pustaka Keliling
Tim Kemenkeu, ESDM, Kemendagri dan SKK Migas Akan Bahas Usulan Pemprop Riau
Selasa, 17-04-2018 - 10:48:08 WIB

TERKAIT:
   
 

BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Drs H Surya Arfan Msi menghadiri acara Focus Group Diskusi EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), Indonesia di Hotel Aston kota Batam, Senin (09/4) lalu.

Acara tersebut mengambil tema peran kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait transparansi dana bagi hasil (DBH( industri ekstraktif. Sebagai nara sumber pada acara dari kemenkeu, ESDM,Publish What You Pay dan sekaligus Setda provinsi Riau, H Ahmad Hijazi SE MSi di beri kesempatan sebagai nara sumber.

Demikian disampaikan Surya Arfan, Senin (16/4) di Bagansiapiapi. Dijelaskannya, Dalam FGD tersebut pada intinya menjelaskan mekanisme/tata cara penghitungan produksi/ lifting Migas, DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.

Dimana berkembang usul dan saran para peserta agar dilakukan rekonsialiasi penghitungan DBH Migas. Setda provinsi Riau, H Ahmad Hijazi SE MSi menyampaikan beberapa tentang masalah DBH Migas, baik usul penghitungan bersama penyaluran DBH tepat waktu.

"Kita sebagai salah satu daerah penghasil, jika terjadi penurunan harga lifting hendaknya jangan disamakan pembagiannya dengan daerah non penghasil," Ucap Surya sembari mengatakan khususnya Kabupaten Rohil meminta agar terkait DBH menghitung ulang yang katanya ada kelebihan transfer tersebut, sehingga Rohil harus mengembalikan dana itu.

Untuk itu Surya meminta dihitung ulang DBH Migas 2013-2017, karena ada selisih hitungan antara Pemprov dengan pemerintah pusat, yaitu sekitar 2 triliunan lebih,” pungkasnya. (zal)



 
Berita Lainnya :
  • Tim Kemenkeu, ESDM, Kemendagri dan SKK Migas Akan Bahas Usulan Pemprop Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    3 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    4 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    5 Harap Pinta Belasan Tahun
    Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Resmi Beroperasi
    6 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    7 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    8 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    9 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    10 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica