BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengaku telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan keuangan desa/ kepenghuluan. Hal itu dibuktikan dengan pelatihan kepada perangkat kepenghuluan terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan kepenghuluan. Selain pada itu, PMD Juga mengaku sudah melakukan pembinaan dan memberikan ruang konsultasi mengenai perencanaan.

Demikian disampaikan Kadis PMD Rohil, H Jasrianto, Rabu (30/5) diruang kerjanya. Dikatakan, penata usahaan dan sistim pelaporan dan evaluasi keuangan desa/ kepenghuluan juga sudah beberapa kali diberitahukan bahkan peringatan kepada pihak kepenghuluan. Namun, saat ini masih terdapat kepenghuluan yang belum menyelesaikan APBkepnya.

Hal tersebut menurut Jasrianto hingga saat ini masih adanya kepenghuluan yang belum mengajukan permohonan pencairan dana desa/ dana kepenghuluan (20 %) tahun 2018 dan pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (gaji 3 bulan tahun 2017) dan (gaji 2 bulan 2018). Padahal menurutnya dananya sudah tersedia pada Kasda.

Untuk itu, jika ada yang berpendapat bahwa Pejabat atau Pemerintah kabupaten Rokan Hilir dengan sengaja tidak ingin membayar hak-hak kepenghuluan tersebut itu tidaklah benar, justru kepenghuluan yang lalai dalam menyelesai kewajibannya sehingga berdampak terhadap lambatnya penyelesaian Apbkepnya.

Pihaknya berharap kepada pihak kepenghuluan itu seharusnya keterlambatan pengusulan pencairan dana tersebut disosialisasikan secara transparan oleh penghulu masing-masing kepada para perangkatnya, sehingga hal tersebut dapat membangkitkan rasa peduli dan rasa kebersamaan antara aparatur pemerintahan kepenghuluan untuk lebih giat dalam menuntaskan fungsi dan tanggung jawabnya.

"lebih tepatnya lagi tidak saling menyalahkan atau tidak saling mencari siapa yang salah, akan tetapi bagaimana kita bisa konsekwen terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing demi pengabdian kepada masyarakat," Pungkasnya. (zal)