Meranti  (Beritaintermezo.com)-UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Memaknai membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Tentu hal ini juga harus didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.        

Namun demikian untuk mendefinisi hal tersebut bisa terialisasi dengan baik, kalau hak hak pemdes, Staf dan aparatur desa terpenuhi, jelas pemerintahan desa berjalan secara optimal
Tetapi kalau hak mereka dikabiri, tidak mustahil tata pemerintahan di Desa tidak berjalan semestinya, bahkan kantor desa bakalan ditutup, karena aparat desanya terpaksa mencari kerja lain, untuk kebutuhan keluarganya .

Seperti halnya kantor Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, menurut Staf desa Gogok berinisial Amr, kepada media ini Selasa 21/03/2023,  mengatakan Kami terpaksa menutup kantor desa karena tidak masuk kerja, dikarenakan kami tidak menerima gaji  penuh, seharusnya dibayar 3 bulan gaji, namun hanya dibayar 1 bulan gaji, jadi mau makan apa kami, dan bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kami,  ungkapnya kesal.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Pelantai Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Staf Desa Pelantai menyurati Kades Pelantai yang isinya : Assalamualaikum wr wb.

"Pak kades yg terhormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak selaku pimpinan kami.
Kami dari aparatur desa, dan staf Desa membuat kesepakatan untuk sementara ini kami meliburkan diri untuk tidak bekerja di kantor desa sampai batas waktu yg belum kami tentukan. Di karenakan gaji kami yg cuma di bayar 1 bulan, kami tidak bisa mencukupi kebutuhan kami sehari hari, bahkan kami sudah tidak dikasi lagi berhutang di warung tempat kami berbelanja. di sebabkan hutang kami yg belum bisa kami bayar. Kami tidak mendapatkan gaji dari bulan maret, terhitung 5 bulan kami tidak mendapatkan gaji, 5  bulan itu termasuk  bulan November dan desember di tahun 2022. Dengan kami meliburkan kerja dari kantor desa, kami bisa mencari kerja lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga".

Inilah keluhan dari staf dan aparatur desa yang terungkap dari hasil pantauan media dilapangan.(Karim)