Oleh
K A R I M             
Wartawan Intermezo
Selatpanjang (Beritaintermezo.com)-Penulis mencoba mengangkat suatu peristiwa yang dialami para honorer di kabupaten kepulauan Meranti pada rezim pemerintahan Bupati Adil (non-aktif). Doa orang terzolimi yang di ijabah Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga pemerintahan zolim berakhir di hotel predio, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bermula dari Pemberhentian honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti pada akhir Desember tahun 2020 lalu, menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan ribuan tenaga honorer, apalagi ketika itu masih dalam situasi Pandemi  covid-19. Sesuai fakta dilapangan sangat menyedihkan nasib ribuan honorer, yang diberhentikan sehingga dengan total menutup mata pencaharian yang berimbas tidak tidak bisa membeli susu buat anak mereka, tak bisa bayar cicilan kredit Honda, dan juga bayar sewa rumah .

Inilah kebijakan Bupati M.Adil, bukan menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Meranti, malah menciptakan pengangguran dengan  memberhentikan ribuan honorer, kebijakan memberhentikan honorer ini dilakukan
tanpa sedikitpun memperhatikan dan mempertimbangkan nasib para honorer, yang mana diantara honorer yang diberhentikan adalah sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Alasan pemberhentian honorer karena anggaran APBD Meranti kecil ini menurut M.Adil sehingga harus dilakukan pemberhentian honorer, namun yang sangat menyakitkan para honorer, ketika mereka diberhentikan, ada pula yang masuk baru  sebagai honorer di dinas dinas, fakta dilapangan diduga, sebenarnya pemberhentian honorer oleh Adil adalah faktor balas dendam yang tak tepat sasaran, inilah kalau setiap politik dimaknai, kalau kekuasaan adalah senjata ampuh untuk berbuat apa saja, yang PNS dipindahkan ke tasik putri puyu (pulau Padang jauh dari pusat kota Meranti red) sementara yang honorer akan diberhentikan, dan ini memang dilakukan adil, kalau para politisi kita seperti ini , yang susah itu masyarakat.

Mengapa dibilang faktor balas dendam, Adil mungkin menyangka yang jadi honorer itu adalah orang dekat Irwan  (Bupati Meranti 2 periode red).

Sementara tujuan Irwan hanya untuk membantu ekonomi masyarakat Meranti, dengan memperkerjakan putra/putri meranti diinstansi pemerintah sebagai honorer, juga untuk mendidik mereka agar bisa bekerja dipemerintahan.

Kalaulah alasan Adil hanya karena apbd Meranti kecil dan harus memberhentikan honorer sangat tidak masuk akal, timbul pertanyaan mengapa sewaktu Irwan sebagai bupati Meranti 2 periode sampai akhir jabatannya, tidak ada honorer yang diberhentikan ..

Dengan ada pemberhentian honorer secara besar-besaran oleh Adil (Bupati Non Aktif), oleh beberapa LSM , mahasiswa dan elemen masyarakat mengadakan demo, sasaran demo yang utama adalah kantor bupati, yang mana para pendemo meminta kepada adil selaku bupati kepulauan Meranti untuk tidak memberhentikan honorer, dan meminta agar para honorer tetap dipekerjakan..
Demo yang dilakukan LSM , mahasiswa dan elemen masyarakat murni untuk memperjuangkan nasib honorer, namun apa yang terjadi, setiap ada demo, adil tidak pernah ada ditempat, dengan kata lain , adil tidak pernah mau mendengarkan masukan dari masyarakat, terkesan egois, Tampa mau berdialog dengan para pendemo yang memperjuang nasib para honorer .

Mengapa penulis menghubungkan dengan pemberhentian ribuan honorer  di Meranti, karena yang dilakukan oleh Adil (Bupati Non-Aktif),  tentu banyak yang tersakiti, bahkan para honorer terzolimi oleh pemimpin yang semena Mena memberhentikan mereka, sementara mereka punya tanggungan, karena mereka diberhentikan, untuk membiayai keluarga sudah tak bisa lagi, sementara untuk mencari kerja lain sangat sulit dimeranti, nah inilah mungkin yang terjadi dimeranti, doa doa orang yang terzolimi, tak ada penghalang, dan di ijabah oleh yang maha kuasa,
Baru 2 tahun adil menjabat sebagai bupati meranti,  masyarakat Meranti dikejutkan yang mana adil dan beberapa penjabat meranti pada Kamis 06/04/2023 malam, terjaring OTT oleh KPK , tak Tanggang tanggung adil disangkakan dalam tiga klaster yakni dalam kasus pemotongan anggaran pada tahun anggaran 2022, dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh dan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti.

Masyarakat sangat berharap dengan KPK , agar kasus korupsi secara berjamaah yang dilakukan oleh adil cs, dibongkar sampai ke akar akarnya, dan siapapun yang terlibat dihukum sesuai dengan perannya masing masing.

Menurut beberapa sumber yang penulis himpun mengatakan diawal pemerintahan adil sebagai bupati, adil dikenal dengan sebutan bupati nyeleneh, karena kebijakan yang belum matang sudah diumbar kemedia, seperti berobat gratis cukup dengan membawa KTP, setelah masyarakat pergi berobat kerumah sakit tetap juga bayar,  nyatanya tak cukup dengan KTP saja, harus ada persyaratan lain yang harus dilengkapi lagi, putusan gaji honor yang berfariasi, bagi honor yang sarjana gajinya 2 juta, sementara SMA/sederajat gajinya 1 juta, tentu dengan gaji yang berfariasi membuat kecemburuan sosial bagi sesama honor, menurut sumber terkecuali honorer yang telah lulus PPPK tentu gajinya berfariasi, tapi kalau untuk tenaga honorer tentu gajinya sama semua, inilah putusan yang dibuat adil, selalu  memancing kegaduhan, termasuk juga pemberhentian ribuan honorer Tanpa memikirkan nasib mereka, Tanpa diberi imbalan sementara mereka telah belasan tahun mengabdi jadi tenaga honorer itu zolim namanya, kita harus meyakini, bahwa apa yang pemimpin lakukan, apapun itu, akan  dipertanggung jawabkan dihadapan yang maha kuasa, didunia saja telah ditunjukkan oleh yang maha kuasa, penguasa zolim tersandung berbagai kasus, kalau saja uang APBD tersebut tidak dikorupsi oleh Adil cs, tentu bisa digunakan buat masyarakat, melalui program pertanian, perternakan, perikanan dll, karena  masih banyak kehidupan  masyarakat meranti dibawah garis kemiskinan,  sejatinya kita tidak boleh bertindak semena Mena walaupun kita seorang penentu kebijakan.

Kata-kata bijak inilah yang penulis rangkum dan perlu kita pahami makna dan tujuannya. Inilah catatan penulis, yang penulis tuangkan dalam bentuk tulisan, sebagai rapor merah penguasa kabupaten kepulauan Meranti.