Yogyakarta (Beritaintermezo.com)-Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi menggelar pertemuan dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Jumat (9/3/2108). Pertemuan itu membahas kerjasama pengelolaan gambut berkelanjutan antara Pemda dengan UGM.

Pertemuan yang digelar di Gedung Pusat UGM Yogyakarta ini sebagai tindak lanjut rapat Pokja Gambut Pulau Padang beberapa waktu lalu.
Hadir dalam pertemuan Jumat itu, Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono M Eng PhD, Ketua Pokja gambut UGM Dr Satyawan Pudyatmoko, Kepala Bappeda Meranti H Makmun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti Ir Achmad Prasetyo, Kepala Bagian Humas dan Protokol Helfandi SE MSi, Dosen Fak kehutanan UGM Oka Karyanto SP MSc, Dosen Fak Ekonomi Drs  Dumairy MA, Dosen Fak Teknik Dr  Rahmad Jayadi,  Prof Ir Joko Sujono M Eng PhD, serta Direktorat Kerjasama UGM Widati.

Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai hal terkait penyelesaikan masalah gambut yang di Kepulauan Meranti. Itu dinilai cukup komplek yang bermuara pada revitalisasi ekonomi masyarakat. Adapun revitalisasi ekonomi yang dimaksud meliputi, keterbatasan sumber mata pencaharian, permodalan usaha, pemasaran produk, serta lingkungan.

Dalam forum itu, Irwan menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, perlu intervensi pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan memberikan alokasi anggaran lebih kepada kabupaten yang masuk dalam kawasan prioritas nasional ini.

Kata Irwan juga, untuk mendukung percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti perlu adanya kebijakan tata ruang yang efektif dan berdayaguna bagi Pemda dan seluruh masyarakat Kota Sagu.

"Hingga kini pembangunan di Kepulauan Meranti mayoritas masih menggunakan dana APBD kabupaten. Padahal Kepulauan Meranti dalam wilayah NKRI termasuk daerah terluar dan sebagai kawasan Lokpri yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pusat dengan memberikan alokasi dana lebih," kata Irwan.

Menurut Irwan, dengan didukung infrastruktur yang memadai, akan membuka peluang pengembangan potensi SDA. Diantaranya di sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan serta perikanan.

Pada kesempatan itu, Irwan juga meminta UGM mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengeluarkan regulasi yang tegas dalam hal pengelolaan arang bakau. Misal dengan mengeluarkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga masyarakat yang selama ini hanya bekerja untuk para Cukong dapat mengelola arang bakau sendiri dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi. Itu akan menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Meranti yang berkisar 29,8 Persen.
Masalah interusi air laut yang membasahi lahan pertanian masyarakat akibat rusaknya tanggul, menurut Irwan  juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena menjadi salah satu faktor utama kegagalan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti H Makmun Murod. Abrasi dan intrusi merupakan faktor yang mendorong hancurnya perekonomian masyarakat. Karena sebagian kebun kelapa, sagu, dan pohon karet yang menjadi potensi sektor perkebunan Kepulauan Meranti, menjadi lautan dan sebagian lahan pangan terancam hancur. Kondisi ini dipicu oleh rusaknya pintu klep dan tanggul serta tidak adanya pemecah gelombang

"Dalam mengatasi Intrusi air laut di lahan pertanian masyarakat, kita juga perlu pembangunan sekat kanal yang dirancang sesuai dengan kondisi di lapangan serta tanggul pemecah ombak," kata Irwan lagi.
"Meranti yang merupakan wilayah kepulauan dan 80 persen wilayahnya berupa gambut, juga menghadapai masalah yang serius yakni ancaman hilangnya pulau karena abrasi. Abrasi ini ancaman nyata bagi batas negara di daerah yang merupakan beranda terdepan dari NKRI," kata Irwan lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga berkesempatan memberikan masukan kepada Tim Restorasi UGM, seperti membuat rancangan pembangunan pertanian terpadu berbasis organik di Pulau Topang, karena kondisi wilayahnya sangat mendukung. Membangun PIR kelapa sebagai salah satu upaya revitalisasi  ekonomi dengan mengoptimalkan lahan tidur dan membangun satu unit pabrik kelapa yang mengolah minimal 5 produk turunan (santan/ minyak kelapa, sabut, batok, air kelapa, gula) untuk memberikan nilai tambah terhadap produk kelapa yang juga berdampak pada semakin tingginya harga kelapa di pasaran.

Setelah mendengarkan pemaparan Irwan dan pejabat Kota Sagu lainnya, Panut Mulyono akan berupaya membantu dalam hal pengelolaan gambut Kepulauan Meranti. Agar tetap terjaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Presiden RI Jokowi.
Hal senada juga disampaikan oleh Prof Setyawan dan Dr Oka. Mereka menegaskan bahwa permasalahan di Kepulauan Meranti tidak hanya gambut, tapi sudah multi dimensi. Sebab itu sudah mencakup aspek mata pencaharian, modal sosial, market, infrastruktur.

Untuk itu, Ketua Tim Restorasi Gambut UGM ini menyarankan, sebagai daerah berpulau, Meranti sangat perlu dukungan pembangunan infrastruktur yang harus dimulai dengan menata daerah pinggiran.
Ditambahkan Panut Mulyono, pihaknya melalui Tim Restorasi Gambut yang dibentuk telah melakukan pra survey. Mereka juga telah memperoleh gambaran model penanganan lahan gambut. Meski demikian, untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, diakui Rektor UGM ini masih perlu didiskusikan dengan dinas teknis terkait di Pemkab Kepulauan Meranti. (hms/karim)