Meranti (Beritaintermezo.com)-Sebanyak 98 pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) BUMDes yang diselenggarakan di Selatpanjang 20-22 juli 2018. Diharapkan dari kegiatan ini mampu merangsang terbentuknya BUMDes sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Dinas PMD Kepulauan Meranti, Sabarudin, S.Sos, M.Si menerangkan Rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan Indonesia dimulai dari masyarakat desa.
 
"Para kepala desa harus mampu berkordinasi dan menyatukan persepsi seluruh perangkat desa, BPD serta masyarakat terhadap pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini," ujar Sabarudin.

Dia juga menjelaskan kepala desa harus mampu menjadikan BUMDes sebagai pendapatan desa hingga mampu mandiri secara keuangan dan tidak terus menyusu kepada pemerintah. Bagi desa yang sudah memiliki BUMDes diharapkan memaksimalkan fungsi dan perannya sedangkan yang belum memiliki diminta segera membentuknya.

"Rapat koordinasi ini diharapkan mampu membuka cakrawala para kepala desa agar lebih kreatif dan berinovasi mengembangkan potensi yang dimiliki agar bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan desa," harapnya.

Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti yang diwakili Sekretaris H Edi M Nur SH, M.Si, mengatakan saat ini belum semua desa memiliki BUMDes atau yang sudah ada pun belum berjalan dengan maksimal.

"Ini yang perlu diperhatikan betul. Kades yang berpikir bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Edi M Nur.

Menurutnya sebagai pucuk pimpinan di desa, para Kades harus jeli dalam membuat kebijakan agar menciptakan peluang ekonomi. Harus mampu berpikir global menggali potensi desa, membuat perencanaan dan dilaksanakan.

"Dana awal BUMDes berasal dari desa atau penyertaan modal masyarakat dan melalui keuntungan inilah yang digunakan untuk membangun desa," terang Sekretaris Dinas PMD Meranti itu.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa anggaran yang diterima oleh desa dari pemerintah bisa suatu saat nanti akan berhenti dikucurkan, hal tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan desa-desa yang tidak atau belum mandiri secara keuangan.

"Hari ini Kades yang datang ke kantor Dinas PMD kebanyakan bertanya proses pencairan dana desa. Sangat jarang atau bahkan tidak ada yang menghadap berkonsultasi untuk mengembangkan ekonomi desa," sindir H Edi M Nur.

Hadir sebagai pembicara Junaidi, S.Pt, M.Si Kasi PSDA dan TTG Dinas PMD Provinsi Riau dan Rusli S.Sos, M.Si pejabat Fungsional Perencana Pertama Dinas PMD Provinsi Riau. (rls/karim)