Selatpanjang (Beritaintermezo.com)-Ketika raja-raja kecil bermain proyek, membuat pekerjaan akan berkurang kualitas yang menyebabkan dampak negatif bagi kepala daerah.

Hal ini terjadi di Kabupaten  Kepulauan Meranti, beberapa dinas terindikasi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan keterangan Ketua LPSE Kepulauan Meranti Pajar.   Hal itu dikatakan dalam pertemuan dengan rekanan pada Selasa 18 Juni 2019  lalu, bahwa masih ada dinas yang belum seluruhnya menyerahkan pekerjaan atau PL kepada LPSE.

Sejauh ini, dinas yang telah menyerahkan pekerjaan baru dinas PU dan dinas Pendidikan. Dinas-dinas lainnya belum menyerahkan termasuk Dinas perikanan.

"Sementara rekanan tetap ngotot menuntut hak mereka selaku rekanan,"ujar Pajar.

Untuk menyikapi tuntutan para rekanan, Pajar mengambil sikap dengan berkoordinasi kepada sekdakab, dan menyarankan untuk melakukan pertemuan dengan rekanan bersama kepala dinas yang belum menyerahkan pekerjaan atau PL.

Hasil investigasi intermezo dilapangan ada dinas  belum sama sekali menyerahkan pekerjaan PL, dan ada pula dinas menyerahkan sebahagian  pekerjaan saja sementara pekerjaan sebahagiannya lagi mereka kerjakan.

"Artinya mereka juga tidak mengerti dengan satu pintu harus mereka serahkan secara keseluruhan ke LPSE itulah dikatakan satu pintu," kata para rekanan dengan nada geram di dinas pendidikan.

Menurut Pajar, Dinas perikanan sama sekali belum menyerahkan, nuansa KKN  begitu terlihat di Dinas perikanan.

Dinas Perikanan yang belum meyerahkan paket pekerjaan PL tercium aroma KKN, sehingga belum menyerahkan paket pekerjaan PL sama sekali. Seperti tahun sebelumnya, di Dinas Perikanan dan Kelautan bukan rahasia lagi, kalau yang mengerjakan proyek ditentukan oleh oknum pejabat  dengan imbalan fee proyek puluhan persen.

Salah satu tokoh pemuda di Kepulaun Meranti yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan oknum sekretaris dinas di Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi penentu rekanan yang akan mengerjakan paket pekerjaan. Imbalannya oknum sekretaris akan mendapatkan fee puluhan persen

“Tidak rahasia lagi, pekerjaan di Dinas Perikanan ditentukan oleh oknum sekretaris  dan itu sudah berjalan dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dikatakannya, oknum sekretaris dinas merupakan putera Taluk Kuantan, sehingga tidak mengerti dengan karakter asli Selat Panjang.  Sehingga proyek di Dinas tersebut menjadi ajang bisnis,  diperkuat dengan belum diserahkannya paket proyek PL ke LPSE. (krm)