Selatpanjang (Beritaintermezo.com)-Ketika raja-raja kecil bermain proyek, transpransi penggunaan anggaran merusak program pemerintahan. Hal ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Beberapa dinas terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena pejabat teras menguasai proyek PL tanpa menyerahkan ke LPSE.

Hal ini juga dikuatkan dari keterangan Pajar kabag LPSE Kepulauan Meranti beberapa wakt lalu ketika ditemui kru wartawan Intermezo Karim diruang kerjanya.

Menurut Pajar, sulit mengatur rekanan, karena beberapa dinas sama sekali tidak menyerahkan paket ke LPSE, seperti Dinas Perikanan.  Dinas pendidikan menyerahkan paket PL, tetapi tidak seluruhnya. Dengan artian menandai paket PL dan mengaku sudah ada perusahaan yang akan mengerjakannya.

"Tentu dari pada ribut para rekanan yang ngotot seolah kami dari LPSE yang bermain, paket PL dari dinas pendidikan kami kembalikan lagi untuk tidak membuat ribut para rekanan terhadap LPSE. Sebab, pihak rekanan tahu bahwa seluruh paket pekerjaan dari setiap dinas diserahkan ke LPSE atau satu Pintu," ujar Pajar.

Pajar mengatakan beberapa dinas memang benar-benar transparan dengan menyerahkan paket pekerjaan ke LPSE seperti Dinas PU, bagian umum kantor bupati dan rumah sakit. Jika semua dinas menyerahkan paket pekerjaan ke LPSE lebih dari cukup dan tidak membuat keributan para rekanan.


Ketika Hal ini hendak dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan melalui Sabri Kabag sarana dan prasarana,  tidak berhasil dijumpai menurut stafnya Sabri DL ke Jakarta. Dikontak melalui sambungan selularnya, tidak diangkatnya, dikonfirmasi melalui SMS juga tidak dibalasnya.

Investigasi Tabloid Intermezo dilapangan dari beberapa sumber, beberapa oknum Dinas pendidikan memang bermain proyek dan telah berlansung lama. Menurut sumber inisial YH sekarang ini oknum di Dinas yang sering bermain jual beli paket proyek kelabakankarena satu pintu semua paket pekerjaan lewat LPSE jadi mau tak mau mereka mempertahankan paket di dinas masing masing.

Ditambahkan sumber ada indikasi oknum dinas diduga telah menerima uang dari pihak rekanan, hal itu diperkuat dengan fakta masih ada dinas yang tidak menyerahkan paket PL ke LPSE. Sumber menambahkan dengan lambannya dinas menyerahkan paket pekerjaan PL ke LPSE sama saja memancing kemarahan para rekanan dan membuat situasi gaduh.

Sumber juga berharap media sebagai sarana imformasi dapat memantau dan mempublikasi agar petinggi dinegeri atau bupati mengetahuinya dan memberikan sanksi kepada kepala dinas terkait. (krm)