Meranti (Beritaintermezo.com)-Bupati Kepulauan Meranti Irwan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Presiden RI Jokowidodo Rabu (13/11/2019) bertempat di Sentul Internasional Convention Center Bogor. Bupati menyebut sesuai dengan arahan presiden Jokowi Dodo, program pembangunan di Meranti harus mengikuti visi misi pembangunan 2019-2024.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengaku sangat sejalan dengan program Pemerintan Kepulauan Meranti untuk itu pemerintah siap mendukung dan menjalankan arahan dengan bersinegri Forkopimda dan aparat keamanan.

"Apa yang diamanatkan Pak Presiden sudah kita laksanakan karena memang sejalan dengan program Pemerintah Daerah untuk itu kita dari Pemda siap mendukung demi Indonesia maju," ujar Bupati Irwan.

Turut mendampingi Bupati Meranti, Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman Nurhidayat, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Kepala Badang Pengelola Keuangan Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH.

Dalam Rakornas ini Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan tentang berbagai Isu Strategis Nasional sekaligus Sinkronisasi Visi Misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan dari pusat hingga daerah.

Adapun arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, kepada Seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia yakni :

1. Kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak menyepelekan masalah yang kecil yang berpotensi menjadi besar untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan penanganan cepat.

2. Antara Forkopimda harus terjalin sinergitas dan komunikasi yang baik sehingga tercipta kerjasama, Persatuan dan kerukunan Nasional.

3. Kepada Pemerintah Daerah diingatkan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan Perda yang pada akhirnya malah menjerat diri sendiri, membuat birokrasi menjadi berbelit-belit dan tidak Flexible.

4. Untuk menyederhanakan aturan Pemerintah Pusat Pusat akan ditempuh Omnibus Law:

70-74 UU akan direvisi menjadi satu kebijakan yang terintegrasi. Artinya satu Peraturan Menteri akan menghapus 2 atau lebih peraturan Menteri sebelumnya.

4. Pemerintah Daerah diminta berbenah dengan membuat budaya baru yang berorientasi flexibilitas, kecepatan dan tidak berbelit-belit.

5. Jika ditemukan Indikasi penyimpangan diminta jangan didiamkan segera ingatkan agar tidak berlanjut kemasalah hukum yang kemudian ditebas ditengah jalan.

Selain 5 hal tersebut, lebih jauh dijelaskan Kabag Humas Hery Saputra ada beberapa Isu strategis yang harus diselesaikan seperti, Cipta Lapangan Kerja, Mendukung Iklim Investasi, Kondusifitas Daerah, Pengurusan Perizinan yang singkat, Layani semua Investasi yang masuk.

Presiden meminta untuk menjaga kepastian hukum, dan dalam hal investasi harus melibatkan pengusaha lokal, UMKM.

Kecepatan dalam berkerja dan melayani dalam mendukung program strategis Nasional harus menjadi prioritas dari para penegak hukum, Pemerintan Pusat dan Daerah.

Presiden juga meminta kepada aparatur terkait untuk menindak para pengganggu program Pemerintah, hindari segala bentuk pemerasan terhadap pelaku usaha dan jangan menakuti pejabat publik.

Presiden Joko Widodo sempat buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum Aparat yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

"Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali," kata Jokowi.

Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum Aparat yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.

"Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di kejati ini, kejari ini, di polda ini, di polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah," ujar Jokowi.

Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan," katanya.

Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa.

Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.

"Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit," ucap Jokowi.

"Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita," katanya.

Dan Jokowi yakin jika bangsa ini mampu menyelesaikan semua masalah itu maka diyakini Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat," pungkas Presiden.(krm)