Jakarta (Beritaintermezo.com) - Wakil walikota Dumai Eko Suharjo bersama sejumlah pimpinan daerah mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagi Bupati dan Walikota dilaksanakan Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BPSDM) Gedung F lantai 4 Kemendagri Kalibata, 22-24 Mei 2017 .

Kegiatan pembekalan kepemimpinan yang menghadiri Mendagri Cahyo Kumolo ini membahas masalah percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pemerintah, namun bukan berarti bidang pembangunan lain tidak digarap dengan serius. Semua digesa dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok hingga ke kota, sampai ke perbatasan.

"Pembangunan tak semata terkait dengan anggaran, salah satu yang paling penting untuk mendukung roda pembangunan bisa dipacu maksimal dan stabilitas daerah yang terjaga. Membangun butuh situasi yang damai, aman dan terkendali, bukan keriuhan atau kegaduhan" Ucap Mendagri Tjahyo Kumolo SH.

Pada proses audiensi Wakil Walikota Dumai sempat menyampaikan protes keras kepada Menteri keuangan, Menteri Perindustian dan Perdagangan melalui dirjen keuangan yang menjadi narasumber "Jika kami ditanya mengenai kendala didaerah tentunya sangat banyak namun siapkah pemerintah pusat mendengarkan, beberapa kebijakan pusat terhadap daerah khususnya dumai yang dinilai tidak memihak dan merugikan Kota Dumai, khususnya" tanya Eko.

Eko Suharjo juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai sangat merugikan daerah dalam mengambil suatu kebijakan dan berharap pemerintah pusat merevisi beberapa undang undang yang menghambat perkembangan daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat Dumai khusunya.

Menjamurnya perusahan besar di Dumai tumbuh dan berkembang seakan akan Dumai adalah daerah yang kaya, namun disebalik dampak lingkungan sangat dirasakan kota Dumai berupa pencemaran lingkungan yang diakibatkan perusahaan tersebut. Tidak ada pemasukkan berupa kas daerah untuk pembangunan dengan berdirinya perusahaan perusahaan itu.

"Pemerintah pusat pembohong dan Maling," ujar Eko Suharjo kesal dengan suara tinggi dan diikuti tepukan gemuruh bupati walikota lain yang mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagi Bupati dan Walikota yang berakhir Rabu (24/5/2016) di Jakarta.

Dikatakan dirinya sangat memprotes keras kebijakan dana bagi hasil (DBH) Kota Dumai kepada Pemerintah pusat. Bayangkan saja Kota Dumai memiliki pelabuhan internasional dengan kegiatan ekspor CPO terbesar di indonesia menyumbang 40 persen sementara itu di dunia indonesia adalah terbesar kedua pengekspor cpo, dan ekspor minyak mentah juga terbesar dari dumai namun DBH nya tidak adil, perlu ada revisi formulasi DBH ditambah persentase bagi hasilnya.

"Selama ini Kota Dumai hanya mendapat limbah dan polusi berupa merkuri, limbah dan kalium akibat dari kegiatan sejumlah perusahaan berskala internasional di Kota Dumai ini," kesal Eko.

Tidak hanya itu lingkungan hidup juga mengalami kerusakan serta anak autisme makin bertambah lalu penderita ispa juga, tiap tahun polusi asap menjadi momok oleh masyarakat kami karna perluasan perkebunan sawit, selain rusaknya infrastruktur jalan, sering terdengar lakalantas hampir setiap hari terkadang korbannya anak anak dan ibuk ibuk namun untuk membenahi semua itu otorisasi penuh pemerintah pusat , pungkas EKo.(hms/bic)