JAKARTA, (BI)-Seluruh elemen masyarakat perlu dibangkitkan semangatnya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilu dan memiliki keberpihakan pada perbaikan kualitas demokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam dalam dialog interaktif "Pemilu dan Problematikanya"  di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Kalau tidak kata Muqowam, pelaksanaan pemilu disadari atau tidak semakin terlihat sebagai rutinitas semata. KPU sudah menjalankan tugasnya secara maksimal, namun pemilih masih pragmatis.

"KPU sudah maksimal, tapi jika pemilih bersikap pragmatis. Yaitu, pemilih lebih memilih politik uang dibandingkan hati nuraninya untuk memilih caleg maupun capres yang berkualitas," ujarnya.

Karena itu dia meminta parpol dan caleg memberikan berperan aktif untuk kualitas demokrasi yang lebih baik. Di sisi lain, pemilih juga harus menyadari upaya perbaikan kualitas kehidupan berbangsa itu tidak terlepas dari partisipasi di pemilu 2019 ini.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro mengatakan sebagai penyelenggara pemilu,  KPU memiliki kewajiban untuk  mendidik pemilih agar sadar hak dan kewajibannya. Sedangkan pendidikan politik menjadi kewenangan parpol dan peserta pemilu.

“Peserta dan pemilih harus koreksi diri dan menyadari pentingnya pelaksanaan pemilu untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Jadi, baik penyelenggara, peserta dan pemilih, harus ada niat baik untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas,” kata Paulus.

Senada dengan Paulus, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka mengatakan pihaknya mengutamakan pencegahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para calon legislatif, jika upaya sosialisasi ini tidak berhasil maka akan dilakukan penindakan.

Fajar menambahkan, untuk menghentikan kebiasaan politik uang adalah pendidikan politik bahwa hal itu merusak proses demokrasi. Kami sudah mensosialisasikan bahwa akan dilakukan penindakan dalam aspek pidana untuk yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Termasuk mensosialisasikan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan dihukum secara pidana, tujuannya untuk menimbulkan efek jera," tambahnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Kepolisian Jawa Tengah, Agus Triatmaja menjelaskan pihaknya telah mendeteksi berbagai potensi konflik termasuk memetakan daerah yang rawan konflik. Selanjutnya, menyusun strategi pengamanan sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah.

"Setiap tahapan pemilu selalu dilakukan penjagaan, dengan jumlah personil yang berbeda-beda melihat dari kategori kerawanan daerah. Sehingga kami berharap pemilu berjalan dengan  lancar dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Agus.(Bir)