Jakarta (Beritaintermezo.com)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal keberhasilan penegakan hukum dan HAM dalam pidato kenegaraan 2019. Jokowi menyebut tolak ukur keberhasilan penegakan hukum dan HAM bukan dari jumlah kasus dituntaskan maupun pelaku yang ditangkap.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) seperti dikutip dar Merdeka.com.

Jokowi mengatakan, keberhasilan penegakan hukum dan HAM harus juga dilihat dari potensi pelanggaran yang dapat dicegah dan dampak kerugian negara diselamatkan. Jokowi menegaskan untuk mendukung itu semua manajemen tata kelola serta sistem yang harus dibangun.

"Ini perlu kita garis bawahi. Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," kata Jokowi.

Jokowi juga menyoroti kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Mantan Gubernur DKI Jakarta kembali mengingatkan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur cepat dan sederhana serta membuka ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," tandasnya. ***