Karimun Sudah Bisa Memproduksi Beras Sendiri
Kamis, 08-03-2018 - 07:24:55 WIB
|
Bupati Aunur Rafiq
|
Karimun (Beritaintermezo.com)-Kabupaten Karimun sekarang sudah mampu memroduksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Karimun. Penggilingan padi untuk memproduksi beras itu terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara. Gabah yang digiling di Teluk Radang sebagian kecil hasil panen petani di sana. Namun, kebanyakan gabah didatangkan dari Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Riau.
"Penggilangan padi sudah berjalan di Desa Teluk Radang. Sekarang kita sudah mendatangkan gabah, baik yang dari luar kita tampung dan juga hasil panen kita sendiri. Kita tidak menyebut kita ini sentra, tetapi paling tidak kita sudah bisa memproduksi minimal untuk memenuhi kebutuhan lokal dulu," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq, belum lama ini di Tanjungbalai Karimun.
Kata Rafiq, beras yang diproduksi di penggilangan padi Teluk Radang belum mampu memenuhi kebtutuhan beras bagi masyarakat Karimun secara menyeluruh. Beras produksi Teluk Radang itu hanya baru mampu menutupi persediaan Bulog pasca ditutupnya keran impor beras dan jenis pangan lainnya ke Karimun. Saat ini, Karimun belum mendapat kuota impor beras dari pemerintah pusat.
"Kita bersyukur sudah ada cetakan sawah di Karimun, khususnya di Desa Teluk Radang. Pada Maret ini, petani yang ada disana sudah mulai panen. Setidaknya, sekitar 200 hektar sawah sudah mulai memasuki masa panen. Gabah yang dihasilkan petani itu langsung digiling untuk menyuplai kebutuhan beras bagi masyarakat. Kekurangannya kita datangkan gabah dari daerah tetangga seperti Penyalai," terang Rafiq.
Dijelaskan, untuk mendatangkan gabah dari Riau daratan, masyarakat di Kundur telah membentuk kelompok sebagai suplier disana. Satu hal yang memudahkan suplai gabah dari Penyalai ke Kundur karena rata-rata petani yang ada di Kabupaten Pelalawan tersebut berasal dari Kundur, jumlahnya sekitar 5.000 jiwa. Hitung-hitung mereka membawa gabah untuk sanak saudaranya di Kundur sendiri.
Seiring mulai diproduksinya gabah di Karimun, pemerintah daerah juga tengah serius membuka kuota impor beras. Keseriusan itu ditandai dengan digelarnya pertemuan antara Bupati Karimun Aunur Rafiq dengan para importir dan pengusaha asal Karimun dan juga Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Rusman Hadi di rumah dinas bupati, Rabu (21/2) pagi.
Rafiq dalam kesempatan itu mengatakan, selama tahun 2016-2017, aktivitas impor Kabupaten Karimun lebih tinggi. Sehingga, ketika penertiban impor diberlakukan, menimbulkan masalah ekonomi bagi Karimun. Penertiban impor berisiko tinggi mulai diberlakukan pada 12 Juli 2017 oleh pemerintah pusat. Kebijakan itu menimbulkan permasalahan serius bagi daerah perbatasan, termasuk Karimun.
Menurut dia, perizinan untuk melakukan impor dan ekspor menjadi kendala yang paling banyak dihadapi oleh pelaku usaha.
Solusi yang ditawarkan, agar pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam penertiban impor. Sehingga, daerah-daerah perbatasan yang mengalami hal serupa dapat keluar dari permasalahan ekonomi.
"Sejak diberlakukannya penertiban impor berisiko tinggi oleh pemerintah pusat pada 12 Juli 2017 lalu. Menimbulkan masalah ekonomi di Kabupaten Karimun. Namun, kondisi kekurangan bahan pokok ini tidak hanya terjadi di Karimun, tetapi di daerah-daerah perbatasan lainnya sehingga diperlukan adanya pemetaan kebutuhan ekonomi dengan para pelaku ekonomi guna menetapkan solusi bersama terhadap penertiban ekspor impor di Indonesia," ungkap Rafiq.
Bupati Rafiq menyebut, dengan ditutupnya kran impor membuat pemenuhan kebutuhan beberapa bahan pokok seperti beras, gula dan beragam jenis pangan termasuk juga buha-buahan di daerah menjadi terhambat. Untuk itu, kemampuan yang ada harus diseimbangkan dengan kebutuhan masyararakat. Salah satunya, adalah dengan memberdayakan semua potensi ekonomi mikro yang ada di Karimun.
Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Rusman Hadi dalam kesempatan itu menuturkan, dengan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku ekonomi untuk menciptakan suasana perekonomian Kabupaten Karimun yang baik. Pertemuan antara pemerintah dengan pelaku usaha seperti ini merupakan suatu langkah yang baik untuk menata strategi pemulihan ekonomi.
"Melalui pertemuan ini, diharapkan adanya terobosan dan langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bersama dengan para pelaku usaha sebagai tindak lanjut dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat Karimun. Jika pemerintah dan pengusaha sudah bersinergi, maka kita yakin persoalan ekonomi akan semakin membaik," tuturnya.
Rusman Hadi menjelaskan, penertiban impor berisiko tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada 2017 lalu bukanlah untuk mematikan perekonomian, tetapi membantu pelaku usaha untuk melakukan usahanya secara bersih. Dirinya berharap, seluruh komponen pemerintahan agar secara bersama-sama mengawal jalannya perekonomian di Karimun ini.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Energi Sumber Daya Mineral Karimun, Muhammad Yosli menambahkan, fakta yang ada di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan bahan pokok dengan tingkat kebutuhan masyarakat Karimun. Ekspor dan impor kurang masuk di Karimun karena ada larangan dari pusat. Untuk bahan pokok, khususnya beras tidak sesuai kebutuhan.
"Selama ini, untuk menutupi kekurangan bahan pokok, para pelaku ekonomi mengambil barang dari kota atau daerah lain. Namun, cara ini pun masih menimbulkan kendala dimana harga dan kualitas bahan pokok impor lebih baik dari negara sendiri. Makanya, kami berharap dengan adanya masukan dari para pelaku usaha, ke depan kita bisa mengambil kebijakan dalam menata ekonomi di daerah ini," terang Yosli. (hk/hen)
Komentar Anda :