BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir mengingatkan pemkab untuk menerapkan sistem penilaian yang transparan dan adil, mengedepankan profesionalitas dalam seleksi terbuka jabatan terhadap jajaran kepala dinas, kantor dan badan untuk mengisi posisi strategis yang ada di jajaran pemkab Rohil nantinya.

Seperti diketahui Bupati Rohil, H Suyatno Amp belum lama ini menegaskan akan melakukan perombakan menyusul periode kepimpinan kepala daerah yang baru saat ini.

Menurut bupati setelah resmi dilantiknya sekdakab  berikutnya ia menargetkan pelaksanaan mutasi besar-besaran pada Januari tahun ini.
"Saat ini adalah momen bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dengan kondisi Rohil sekarang yang serba defisit, Maka dari itu tentunya diperlukan jajaran pejabat, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang punya visioner, gebrakan untuk membantu kinerja pimpinan," kata ketua komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri, Kamis (5/1) di Bagansiapiapi.

Bila pemkab tidak berani melakukan terobosan yang terarah terangnya maka diyakini ritme kerja pejabat cenderung monoton dan begitu-begitu saja.
"Jadi untuk seleksinya harus terarah dan hati-hati, sehingga yang terpilih adalah kepala SKPD yang mampu bekerja ekstra mengali segenap potensi di daerah dan mendukung pemimpinnya," kata anggota dewan dari fraksi PKB asal kecamatan Kubu ini.

Menyinggung soal perlunya pembatasan usia menurutnya hal itu disarankan mengacu pada peraturan yang ada saja. Pasalnya pemerintah memang telah membuat aturan yang tepat dan telah melalui kajian menyeluruh berkaitan dengan penempatan pejabat.

"Seleksinya harus sesuai dan mengacu pada aturan di atas kemudian dikaitkan dengan kepentingan di daerah, kami selaku DPRD dalam hal ini hanya memberikan saran bukan bermaksud intervensi dengan harapan kedepan pembangunan di daerah dapat lebih baik lagi," Pungkasnya. (zal)