Pekanbaru (BIC)-Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia menggelar kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi antarinstansi di bawah koordinasinya, yang berlangsung di Kota Pekanbaru.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, didampingi Staf Khusus Menko Kumham Imipas, Herdito Sandi Pratama, serta diikuti para pejabat tinggi dari berbagai kantor wilayah di Riau, meliputi Kanwil Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kepala Kanwil Hukum Riau, Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau, perwakilan dari Kanwil HAM Riau, serta jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan berbagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham wilayah Riau.
Deputi Nofli menekankan pentingnya membangun sinergi lintas lembaga sebagai kunci penguatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah.
"Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh unit kerja memahami arah kebijakan dan mampu bekerja dalam satu irama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Nofli.
Ia menjelaskan, output kerja kementerian teknis adalah hasil nyata berupa barang atau jasa yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan, laporan, atau dokumen kebijakan.
Kemenko Kumham Imipas berperan memastikan sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan agar berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.
"Output spesifik Kemenko Kumham Imipas meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program prioritas, penyelesaian isu antar-kementerian, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang-bidang strategis tersebut," jelasnya.
Menutup arahannya, Nofli menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kita akan mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi publik," pungkasnya.***