Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Ribuan alat berat yang bekerja di Perusahaan Bubur Kertas PT RAPP diduga tidak membayar retribusi pajak. Sebab sesuai laporan dari pemerintah, alat berat yang membayar pajak hanya sekitar 1017. Sementara sesuai koordinasi dengan distributor alat berat, sekitar lima ribu alat berat beroperasi dilahan PT RAPP.
"Sesuai laporan dai pemerintah melalui dispenda, alat berat yang yang membayar retribusi hanya 1017, sedangkan alat berat yang beroperasi ada sekitar lima ribuan," ujar ketua komisi C DPRD Riau Aherson kepada wartawan di kantor DPRD Riau Kamis (8/9).
Politikus dari Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah agar membuat langkah dan upaya untuk dapat menarik distribusi alat berat yang ada di RAPP maupun yang beroperasi di Riau. Bahkan menurutnya dewan telah berkoordinasi kepada dispenda untuk membuat stiker yang tidak bisa dihapus di alat berat yang sudah membayar pajak. sehingga bisa diketahui dilapangan alat berat yang tidak membayar retribusi.
Selain pemerintah, Aherson mengaku sudah pernah memanggil PT RAPP untuk menekan agar sub kontraktornya melaporkan berapa alat yang dipakainya. Bahkan dewan katanya sudah mengundang sub kontraktor yang bekerja di PT RAPP. Tetapi yang datang sangat minim, bahkan sub kontraktor yang besar-besar tidak hadir dan mengabaikan undangan dewan.
Sejauh ini menurut Aherson, pemerintah juga kesulitan mendata alat berat yang bekerja di RAPP karena semua alat berada di pelosok lokasi. Namun sering menjumpai alat yang bernomor ratusan, sementara pajak alat berat yang dibayar hanya puluhn alat.
"Banyak dalih yang dibuat para kontraktor RAPP tersebut untuk tidak melaporkan alat beratnya, bermacam-macam alasan untuk menghindar dari pajak, ada yang rusak dan dibawa ke luar Riau," kata Aherson.
Aherson mengatakan pihaknya berharap sub kontraktor RAPP jujur untuk melaporkan alatnya, sehingga pemerintah dapat mendata dan menarik retribusi untuk PAD. Sementara dewan katanya hanya dapat mendorong pemerintah agar terus melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di RAPP, termasuk kepada distributor alat berat.
"Yang pasti sub kontraktor RAPP tidak jujur melaporkan alat berat yang dipakai mereka," tegas Aherson. (jin)
"Sesuai laporan dai pemerintah melalui dispenda, alat berat yang yang membayar retribusi hanya 1017, sedangkan alat berat yang beroperasi ada sekitar lima ribuan," ujar ketua komisi C DPRD Riau Aherson kepada wartawan di kantor DPRD Riau Kamis (8/9).
Politikus dari Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah agar membuat langkah dan upaya untuk dapat menarik distribusi alat berat yang ada di RAPP maupun yang beroperasi di Riau. Bahkan menurutnya dewan telah berkoordinasi kepada dispenda untuk membuat stiker yang tidak bisa dihapus di alat berat yang sudah membayar pajak. sehingga bisa diketahui dilapangan alat berat yang tidak membayar retribusi.
Selain pemerintah, Aherson mengaku sudah pernah memanggil PT RAPP untuk menekan agar sub kontraktornya melaporkan berapa alat yang dipakainya. Bahkan dewan katanya sudah mengundang sub kontraktor yang bekerja di PT RAPP. Tetapi yang datang sangat minim, bahkan sub kontraktor yang besar-besar tidak hadir dan mengabaikan undangan dewan.
Sejauh ini menurut Aherson, pemerintah juga kesulitan mendata alat berat yang bekerja di RAPP karena semua alat berada di pelosok lokasi. Namun sering menjumpai alat yang bernomor ratusan, sementara pajak alat berat yang dibayar hanya puluhn alat.
"Banyak dalih yang dibuat para kontraktor RAPP tersebut untuk tidak melaporkan alat beratnya, bermacam-macam alasan untuk menghindar dari pajak, ada yang rusak dan dibawa ke luar Riau," kata Aherson.
Aherson mengatakan pihaknya berharap sub kontraktor RAPP jujur untuk melaporkan alatnya, sehingga pemerintah dapat mendata dan menarik retribusi untuk PAD. Sementara dewan katanya hanya dapat mendorong pemerintah agar terus melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di RAPP, termasuk kepada distributor alat berat.
"Yang pasti sub kontraktor RAPP tidak jujur melaporkan alat berat yang dipakai mereka," tegas Aherson. (jin)