Karimun (Beritaintermezo.com)-Untuk pertama kalinya Bupati Karimun Aunur Rafiq menjadi pemateri acara di tingkat Kabupaten Karimun. Hal itu pun ia sampaikan saat menjadi pemateri dalam acara seminar kebangsaan terkait ditetapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang digelar Kampus Universitas Karimun (UK), Kamis (25/2) di aula kampus tersebut.
"Saya baru kali ini jadi narasumber dalam acara seminar di Kabupaten Karimun, memang sewaktu mendampingi Bupati pada waktu itu Nurdin Basirun saya lebih banyak mengurusi di internal pemerintahan dan baru sekarang saya mencoba menyampaikan materi," ucap bupati terpilih pada Pilkada Karimun periode 2016-2021 ini.
Rafiq mengatakan, menghadapi MEA yang telah diberlakukan sejak awal tahun 2016 ini, merupakan kesepakatan dari 10 negara yang tergabung dalam Asean. Dengan tujuan untuk mengantisipasi negara-negara berkembang seperti Cina dan negara-negara di Eropa.
"Kabupaten Karimun sebagai daerah terdepan di Provinsi Kepri harus mempersiapkan banyak hal. Kemudian didalam konsep MEA ini ada lima hal pertama arus barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas masuk tenaga kerja dan terakhir bebas modal. Semua itu tidak bisa kita batasi dan semuanya bebas masuk.Hal itu pun sudah disepakati oleh 10 negara yang juga sudah ditandatangani oleh Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Rafiq.
Sedangkan peluang MEA bagi masyarakat Kabupaten Karimun kata Rafiq adalah, dari sisi perdagangan tentu kita memiliki peluang agar produk lokal bisa bersaing di negara-negara lain, selain itu masuknya investasi asing.
Sementara ancaman atau tanangan dalam pemberlakuan MEA kata dia, pemahaman masyarakat terhadap MEA masih lemah. Kemudian ada kekhawatiran, namun jika dilakukan sosialisasi termasuk seminar yang digelar oleh kampus UK tersebut tentu akan lebih menambah wawasan.
Khusus barang yang masuk lanjutnya, memang tidak bisa dibendung, apa lagi dengan status Free Trade Zone (FTZ) dan Spesial Ekonomi Zone (SEZ) meski baru sepertiga dari wilayah Pulau Karimun. Namun untuk jumlah investasi justru lebih meningkat dan saat ini saja sudah mencapai 164 perushaan yang ada di Karimun. Perbandingan pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang ada diwilayah FTZ baru ada sembilan perusahaan.
"Kalau boleh kita mau seluruh wilayah Kabupaten Karimun ditetapkan berstatus FTZ, sehingga daerah-daerah lain menjadi dayataraik dengan kata lain tidak hanya di Pulau Karimun. Khusus pelabuhan tikus kita sudah punya aparat keamanan, seperti Polisi, TNI dan lainnya yang memang harus mengawasi. Dan dengan pemberlakuan MEA ini maka harus lebih ditingkatkan pengawasan," katanya.
Sementara Rektor UK, DR Elvis Adril menyampaikan, dengan diberlakukannya MEA tentu juga menjadi peluang bagi kita semua. Peluang bekerja tidak lagi hanya ada di negara kita tapi kepada 10 negara yang tergabung didalamnya dan semua memiliki kesempatan yang sama. Yang tentunya punya syarat-syarat tertentu.
"Ada delapan profesi yang telah disepakati bebas masuk dalam pemberlakuan MEA ini, diantaranya adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survey, praktisi medis dan perawat. Maka dari itu segera persiapkan diri karena semua negara pun akan mengatakan hal yang sama kepada penduduknya," ucap Elvis dalam materi yang disampaikannya.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa pelajar tingkat SMA se Karimun dan mahasiswa itu diakhiri dengan dua sesi tanya jawab yang cukup membuat dua pemateri tersebut bersemangat dalam memberikan jawaban. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Tujuh Juli yang menaungi UK, Harris Fadillah dan para jajaran kampus tersebut.(SRI)
"Saya baru kali ini jadi narasumber dalam acara seminar di Kabupaten Karimun, memang sewaktu mendampingi Bupati pada waktu itu Nurdin Basirun saya lebih banyak mengurusi di internal pemerintahan dan baru sekarang saya mencoba menyampaikan materi," ucap bupati terpilih pada Pilkada Karimun periode 2016-2021 ini.
Rafiq mengatakan, menghadapi MEA yang telah diberlakukan sejak awal tahun 2016 ini, merupakan kesepakatan dari 10 negara yang tergabung dalam Asean. Dengan tujuan untuk mengantisipasi negara-negara berkembang seperti Cina dan negara-negara di Eropa.
"Kabupaten Karimun sebagai daerah terdepan di Provinsi Kepri harus mempersiapkan banyak hal. Kemudian didalam konsep MEA ini ada lima hal pertama arus barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas masuk tenaga kerja dan terakhir bebas modal. Semua itu tidak bisa kita batasi dan semuanya bebas masuk.Hal itu pun sudah disepakati oleh 10 negara yang juga sudah ditandatangani oleh Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Rafiq.
Sedangkan peluang MEA bagi masyarakat Kabupaten Karimun kata Rafiq adalah, dari sisi perdagangan tentu kita memiliki peluang agar produk lokal bisa bersaing di negara-negara lain, selain itu masuknya investasi asing.
Sementara ancaman atau tanangan dalam pemberlakuan MEA kata dia, pemahaman masyarakat terhadap MEA masih lemah. Kemudian ada kekhawatiran, namun jika dilakukan sosialisasi termasuk seminar yang digelar oleh kampus UK tersebut tentu akan lebih menambah wawasan.
Khusus barang yang masuk lanjutnya, memang tidak bisa dibendung, apa lagi dengan status Free Trade Zone (FTZ) dan Spesial Ekonomi Zone (SEZ) meski baru sepertiga dari wilayah Pulau Karimun. Namun untuk jumlah investasi justru lebih meningkat dan saat ini saja sudah mencapai 164 perushaan yang ada di Karimun. Perbandingan pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang ada diwilayah FTZ baru ada sembilan perusahaan.
"Kalau boleh kita mau seluruh wilayah Kabupaten Karimun ditetapkan berstatus FTZ, sehingga daerah-daerah lain menjadi dayataraik dengan kata lain tidak hanya di Pulau Karimun. Khusus pelabuhan tikus kita sudah punya aparat keamanan, seperti Polisi, TNI dan lainnya yang memang harus mengawasi. Dan dengan pemberlakuan MEA ini maka harus lebih ditingkatkan pengawasan," katanya.
Sementara Rektor UK, DR Elvis Adril menyampaikan, dengan diberlakukannya MEA tentu juga menjadi peluang bagi kita semua. Peluang bekerja tidak lagi hanya ada di negara kita tapi kepada 10 negara yang tergabung didalamnya dan semua memiliki kesempatan yang sama. Yang tentunya punya syarat-syarat tertentu.
"Ada delapan profesi yang telah disepakati bebas masuk dalam pemberlakuan MEA ini, diantaranya adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survey, praktisi medis dan perawat. Maka dari itu segera persiapkan diri karena semua negara pun akan mengatakan hal yang sama kepada penduduknya," ucap Elvis dalam materi yang disampaikannya.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa pelajar tingkat SMA se Karimun dan mahasiswa itu diakhiri dengan dua sesi tanya jawab yang cukup membuat dua pemateri tersebut bersemangat dalam memberikan jawaban. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Tujuh Juli yang menaungi UK, Harris Fadillah dan para jajaran kampus tersebut.(SRI)