www.beritaintermezo.com
16:40 WIB - Polsek Bangko Lakukan Pendinginan Kebakaran 35 Ha Lahan | 16:26 WIB - Kantor PWI Riau Jadi Posko Darurat Asap | 16:09 WIB - Gubri Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara, Sekolah Diliburkan Sampai 30 September | 13:21 WIB - Bupati Suyatno Buka Lomba Masak Dan Gemar Ikan | 13:16 WIB - Nekat Mencuri Barang Majikan, ART Digelandang Polisi | 11:32 WIB - Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Bupati Rohil ke PDIP, Muhammad Maliki Naik Becak Motor
Terkait Mutasi, Kabag Humas Bengkalis Johansyah Bantah Sarat Dengan Politik
Rabu, 01-06-2016 - 14:19:52 WIB
Johansyah
TERKAIT:
 
  • Terkait Mutasi, Kabag Humas Bengkalis Johansyah Bantah Sarat Dengan Politik
  •  

    BENGKALIS (Beritaintermezo.com) - Kepala Bagian Humas, Johansyah Syafri membenarkan jika Bupati Bengkalis Amril Mukminin melakukan mutasi sejumlah pegawai Aparatur Negeri Sipil (ASN) dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lainnya.

    Perpindahan tersebut, kata Johan, selain memang menjadi kewenangan Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kegawaian (PPK) sebagaimana diatur Pasal 53 Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, juga dalam rangka penyegaran. Untuk meningkakan kompetensi dan profesionalisme.

    "Jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan politik, seperti politik balas budi. Semata-mata untuk penyegaran. Tak ada maksud lain. Sebagai seorang pegawai ASN, kamipun juga dapat dimutasikan kemanapun oleh Bupati Bengkalis. Namun sebagai Pejabat, aturannya tentu lain," jelas Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Rabu, (1/6).

    Penjelasan ini disampaikan Johan karena adanya rumor di tengah masyarakat bahwa mutasi pegawai ASN yang dilakukan mantan Kepala Desa Muara Basung tersebut sebagai tindakan "politik balas  dendam".

    Masih kata Johan, termasuk dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf h UU No 5/2014 bersedia ditempakan dimana saja. Bukan saja antar SKPD atau antar kecamatan di daerah ini. Tetapi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    "Kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan kewajiban seorang pegawai ASN. Bagi yang tidak mengindahkannya sama artinya melanggar disiplin. Dapat diberikan sanksi," tegas Johan.

    Johan menambahkan apa yang dilakukan suami Kasmarni itu sama sekali tidak bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada.

    "Yang diatur dalam SE Menteri PAN & RB itu tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada. Bukan tentang ASN. Dalam UU No 5/2014 yang juga menjadi dasar hukum SE Menteri PAN &  RB itu, ada 4 jenis Pejabat ASN, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional. Sedangkan pegawai ASN bukan pejabat, tetapi profesi," imbuhnya.

    Kata Johan lagi, SE itu diterbitkan untuk mengingatkan kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak yang baru-baru ini dilantik. Hal itu perlu dilakukan demi kesinambungan serta penjaminan pengembangan karier ASN di masing-masing daerah.

    Surat edaran itu mengacu dua UU. Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya  pasal 162 ayat (03).

    “Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Demikian bunyi pasal tersebut," terang Johan.

    UU yang kedua, adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya Pasal 116  ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

    Namun, ujarnya ada pengecualian. Yaitu, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, menurut ayat (2), dapat dilakuikan setelah mendapat persetujuan Presiden.

    “Kami mengimbau kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak melakukan penggantian pejabat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut,” ungkap Johan mengutip penjelasan Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi terkait dengan dikeluarkannya SE No. 02/2016.

    Jadi kalau ada sejumlah pihak yang mengatakan pemindahan pegawai ASN dari satu SKPD ke SKPD lain, termasuk antar kecamatan di daerah ini oleh Bupati Bengkalis tidak mematuhi dengan SE No 02/2016, menurut pendapat Johan, karena yang bersangkutan tidak memahami esensinya.

    Sementara terkait adanya kemungkinan ada pegawai ASN yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pemindahan yang dilakukan Bupati Bengkalis selaku PPK tersebut, Johan mengatakan silakan. Itu hak mereka dan akan dihargai.

    "Dengan adanya gugatan kita akan tahu jelas siapa pegawai ASN yang bersangkutan. Selain itu, kita juga akan tahu juga bahwa pegawai ASN tersebut belum membaca Pasal 23 huruf h UU No 5/2014 tentang ASN," pungkas Johan.(Bic)



     
    Berita Lainnya :
  • Terkait Mutasi, Kabag Humas Bengkalis Johansyah Bantah Sarat Dengan Politik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    4 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    5 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    6 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    7 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    8 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica