16:40 WIB - Polsek Bangko Lakukan Pendinginan Kebakaran 35 Ha Lahan | 16:26 WIB - Kantor PWI Riau Jadi Posko Darurat Asap | 16:09 WIB - Gubri Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara, Sekolah Diliburkan Sampai 30 September | 13:21 WIB - Bupati Suyatno Buka Lomba Masak Dan Gemar Ikan | 13:16 WIB - Nekat Mencuri Barang Majikan, ART Digelandang Polisi | 11:32 WIB - Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Bupati Rohil ke PDIP, Muhammad Maliki Naik Becak Motor
DPRD Rohil Kritik Kebijakan Pusat Terkait Pengurangan DBH
Selasa, 06-09-2016 - 14:36:25 WIB
Abdul Qosim
TERKAIT:
 
  • DPRD Rohil Kritik Kebijakan Pusat Terkait Pengurangan DBH
  •  

    BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan kritikan terkait kebijakan pemerintah pusat mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) disejumlah daerah termasuk dirohil. Pasalnya, Kabupaten Rohil yang merupakan salah satu daerah penyumbang minyak terbesar dipropinsi riau tidak mendapatkan hak dan hasil yang setara dari pusat.

    "Masa munyak rokan yang ikut membiayai program nasional malah daerahnya dilakukan pemangkasan, untuk itu pemerintah pusat harus meninjau kembali kebijakan tersebut. Jangan sampai daerah itu memiliki penghasilan malah tidak bisa membangun daerahnya sendiri, "beber Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim SE, Selasa (6/9) di Bagansiapiapi.

    Politisi Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) Rohil ini mengatakan, SDA berupa migas yang menjadi limpahan kekayaan daerah tentunya harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pembangunan didaerah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, dengan pemangkasan sekitar Rp812 Miliar ini tentunya akan berimbas dengan melambatnya perkembangan suatu daerah, "Sebut Pria yang akrab disapa Akos tersebut.

    "Kerumitan terjadi pasca pengurangan DBH, dimana pemkab rohil terpaksa harus meninjau ulang dan melakukan langkah rasionalisasi anggaran disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Nah, imbasnya tentu membuat sebagian program pembangunan di SKPD menjadi terhambat dan malahan ada yang dihapuskan karena keterbatasan anggaran, "Ujarnya.

    "Kami mendorong agar tidak ada lagi pemotongan DBH, kasian sebagai daerah yang memiliki penghasilan malah roda pembangunannya tidak bisa bergerak. Apalagi katanya rohil ini masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan pembangunan terutama didaerah pesisir seperti kecamatan pasir Limau kapas (Palika), "Pungkasnya. (zal)



     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Rohil Kritik Kebijakan Pusat Terkait Pengurangan DBH
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Rumah Duka di Karimun Merangkap Tempat Judi, Polres Tutup Mata
    2 Pemuda Teluk Sungkai Gotong Royong Menimbun Jalan Berlobang
    3 Pemkab Rohil Salurkan Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Sebesar Rp6,5 Milyar
    4 Ini Dia Cara Alami Mengobati Sakit Gigi Terbukti Ampuh
    5 Fraksi DPRD Riau Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
    6 Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris
    APRIL Tawarkan Solusi Alternatif Buka Lahan Tanpa Bakar
    7 Sijago Merah Lahap 7 Rumah Warga di Jalan Datuk Bandar Tembilahan
    8 Pj Walikota Dumai Arlizman Agus Buka Jambore PIK 2015
    9 Bantuan Kapal Karet Tiba, BPBD Siap Siaga Atasi Banjir di Pekanbaru
    10 Presiden Minta Percepatan Pembangkit Listrik & Kilang Minyak
     
    Foto Lepas | Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Siak | Inhu | Rohil | Kepri | DPRD Rohil
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 PT. INTERMEZO PUTRA SAMPURNA PERS, All Rights Reserved
    handbags replicawatches replica