Ada pertanyaan yang mulai mengemuka di kalangan wartawan dan pelaku media di Kabupaten Kepulauan Meranti: ada apa sebenarnya dengan keuangan daerah saat ini?
Pertanyaan itu bukan muncul tanpa alasan. Hingga memasuki pertengahan tahun anggaran, pembayaran advertorial (ADV) dan uang langganan koran yang menjadi hak perusahaan media belum juga terealisasi. Padahal pekerjaan telah dilaksanakan, kontrak telah berjalan, bahkan sebagian telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Keterlambatan ini tidak hanya terjadi di satu instansi. Di Diskominfo Meranti, pembayaran ADV masih tertunda. Di sisi lain, Bagian Umum Setda Meranti juga belum menyelesaikan pembayaran uang langganan koran.
Ketika dua sumber pembayaran berbeda mengalami persoalan serupa, wajar jika muncul pertanyaan mengenai kondisi kas daerah.
ADV dan langganan koran mungkin terlihat sebagai pos anggaran yang kecil dibandingkan proyek pembangunan fisik atau program strategis lainnya. Namun persoalannya bukan semata soal nominal. Yang dipertaruhkan adalah kepastian hak dan komitmen pemerintah terhadap kewajiban yang telah disepakati.
Media telah menjalankan tugasnya. Publikasi kegiatan pemerintah telah dilakukan. Informasi pembangunan telah disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, hak yang timbul dari kerja sama tersebut seharusnya dibayarkan tepat waktu.
Kondisi ini juga menjadi alarm bagi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jika pembayaran untuk kebutuhan rutin dan kewajiban yang sudah jelas dasar hukumnya saja mengalami hambatan, publik tentu berhak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Apakah keterlambatan ini murni persoalan administrasi? Apakah terjadi penyesuaian arus kas? Atau ada faktor lain yang menyebabkan pencairan belum bisa dilakukan? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar janji, melainkan penjelasan resmi yang terbuka dan jujur. Transparansi menjadi penting untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi yang dapat berkembang menjadi rumor yang merugikan semua pihak.
Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan. Karena itu, Pemkab Meranti perlu segera memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya. Sebab dalam pemerintahan, kejelasan informasi sering kali jauh lebih berharga daripada membiarkan pertanyaan terus menggantung tanpa jawaban.***
Oleh: Karim
Wartawan Intermezo