Jakarta (BIC)-Bupati Kepulauan Meranti Asmar memimpin langsung audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan dukungan pendanaan APBN bagi sejumlah proyek strategis Kepulauan Meranti pada 2026-2027 sekaligus menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Audiensi di Gedung Bappenas diterima Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta dan jajaran. Asmar hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memaparkan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan tersebut.
Dalam pemaparannya, Asmar menegaskan Kepulauan Meranti membutuhkan dukungan kuat pemerintah pusat mengingat keterbatasan fiskal daerah. Posisi Meranti dinilai strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Malaysia, serta berstatus kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Meski memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas, timah, sagu, kelapa, kopi hingga perikanan kakap putih, pembangunan Meranti masih terkendala keterbatasan infrastruktur dasar. Akses jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan dan layanan kesehatan masih membutuhkan penguatan.
Persoalan abrasi pantai yang menggerus wilayah pesisir dan perbatasan negara juga menjadi perhatian utama. Di sisi lain, investasi belum tumbuh optimal akibat dominasi kawasan gambut serta keterbatasan pemanfaatan lahan yang dipengaruhi kebijakan tata ruang.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas masuk dukungan APBN 2027. Sektor pendidikan mengajukan renovasi sekolah, terutama sekolah pesisir yang terdampak abrasi. Pada bidang perhubungan, pemerintah daerah mendorong peningkatan konektivitas antarpulau, termasuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang diproyeksikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan lain mencakup bantuan Rumah Layak Huni (RLH), pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pengadaan alat dan mesin pertanian, jaringan irigasi, program cetak sawah, hingga pengembangan industri hilir pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sektor kesehatan, Meranti meminta dukungan pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta pengadaan alat kesehatan, sanitasi dan fasilitas pendukung. Pemkab juga mengusulkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang membuat sekitar 362 ribu hektare daratan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menanggapi usulan tersebut, Jayadi menyatakan Bappenas siap mengawal program pembangunan Kepulauan Meranti. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas daerah tertinggal menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Selain konektivitas, pemerintah pusat juga memberi perhatian terhadap pembangunan irigasi dan penanganan abrasi pantai yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Meranti.
Audiensi ditutup dengan komitmen memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Asmar berharap dukungan Bappenas dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat menuju visi Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera.***(karim)