Perjuangkan Nasib PMI, Meranti Bidik Kebijakan Khusus Bekerja di Malaysia

Rabu, 18 November 2026 | 11:05:02 WIB

Jakarta (BIC)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selangkah lebih maju dalam memperjuangkan nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan. Bersama Kabupaten Karimun, Meranti menerima rekomendasi kebijakan Special Border Treatment (SBT), sebuah skema perlakuan khusus yang diharapkan membuka akses pekerjaan lebih luas bagi masyarakat perbatasan sekaligus menjamin perlindungan dan keamanan saat bekerja di Malaysia.

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Otto Hasibuan, dalam rapat koordinasi penyampaian rekomendasi kebijakan tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Turut hadir Bupati Karimun Iskandarsyah.

Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang dalam agenda tersebut. Meranti dan Karimun menjadi dua daerah yang mendapat perhatian dalam perjuangan kebijakan khusus bagi pekerja migran di kawasan perbatasan.

Bupati Asmar mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil perjuangan dan koordinasi intensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir.

Menurutnya, skema SBT menjadi peluang strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Malaysia.

"Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia," ujar Asmar.

Perjuangan tersebut belum selesai. Pemerintah pusat akan terlebih dahulu melakukan pembahasan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga sebelum memasuki perundingan bilateral dengan Pemerintah Malaysia.

Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

Wakil Bupati Meranti Muzamil Baharudin menjelaskan, kedua daerah menargetkan seluruh proses koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan sepanjang 2026. Dengan demikian, pembahasan bilateral bersama Malaysia diharapkan bisa dimulai pada 2027.

"Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia," jelas Muzamil.

Bagi Meranti, kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi pekerja migran. Persoalan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi alasan utama perjuangan tersebut.

Kedekatan geografis Kepulauan Meranti dengan Malaysia membuat negara tetangga itu menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Namun, selama ini pekerja migran dari wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses hingga jaminan perlindungan dan keamanan.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah menyediakan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Asmar dan Muzamil mendorong adanya terobosan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan untuk bekerja di Malaysia tanpa mengabaikan legalitas, keselamatan, dan hak-hak pekerja migran.

Muzamil optimistis, jika skema SBT berhasil diwujudkan melalui kesepakatan antarpemerintah, dampaknya akan dirasakan langsung masyarakat. Selain memperluas kesempatan kerja, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Setiap rekomendasi, menurutnya, harus didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.***(harfilin)

Terkini