Pemerintah dan DPRD Meranti Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027

Pemerintah dan DPRD Meranti Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027

Meranti (BIC)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, hadir dalam rapat paripurna tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret dan terukur.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Asmar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Setidaknya terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut.

Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan dan keandalan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerintah daerah memandang bahwa pelayanan publik yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara tepat sasaran.

Bupati menekankan bahwa seluruh agenda prioritas tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas kerja sama, waktu, tenaga, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Menurut Asmar, dinamika pembahasan, perbedaan pandangan, hingga berbagai masukan kritis yang disampaikan dalam rapat kerja merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

"Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," demikian substansi penegasan Bupati dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Asmar menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia berharap, dokumen RAPBD yang nantinya disusun dapat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, berimbang, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, cermat, dan terukur.

Seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.

Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., dalam penyampaian agenda rapat menjelaskan bahwa Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Agenda pokok rapat tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.

Ardiansyah menjelaskan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga mengacu pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Dalam prosesnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati proyeksi struktur APBD murni 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980.

Pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dengan komposisi tersebut, terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2.600.000.000. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.

Dengan demikian, total proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dalam pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp1,068 triliun.

Besaran tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS dan akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir rapat, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah terlaksana dengan baik.

Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun mendatang, dengan harapan program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.***(harfilin)

#Pemerintahan

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index