Meranti (BIC)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,068 triliun. Di tengah menyusutnya ruang fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan prioritas belanja agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan langsung Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Asmar menegaskan, APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 diarahkan pada tema pembangunan daerah, yakni "Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi."
Menurut Asmar, tema tersebut menuntut pembangunan yang terpadu, mulai dari peningkatan konektivitas wilayah, produktivitas sektor unggulan, penguatan ekonomi masyarakat hingga perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya.
Di tengah penyesuaian transfer pemerintah pusat, Pemkab Meranti harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, cermat, dan tepat sasaran.
"Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat," tegas Asmar dalam pidatonya.
Pendidikan dan infrastruktur menjadi dua sektor dengan alokasi besar dalam rancangan anggaran tersebut. Belanja pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, sedangkan urusan pengawasan dialokasikan 0,27 persen.
Namun, komposisi tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Asmar mengingatkan, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengendalikan belanja yang kurang mendesak, mengevaluasi pengadaan barang dan jasa yang tidak memberikan nilai tambah, serta mengefisienkan biaya operasional yang masih memungkinkan untuk ditekan.
Dari sisi pendapatan, ketergantungan Meranti terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Dari total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp1,065 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan Rp185,53 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan tantangan kemandirian fiskal Kepulauan Meranti. Optimalisasi PAD melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dan pengelolaan sumber pendapatan dinilai penting agar pembangunan tidak terus bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, total belanja daerah sebesar Rp1,068 triliun terdiri atas belanja operasi Rp874,78 miliar, belanja modal Rp92,92 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp99,30 miliar.
Besarnya belanja operasi menunjukkan sebagian besar anggaran masih digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun belanja modal menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat.
Kondisi geografis Meranti yang terdiri atas pulau-pulau menjadikan konektivitas wilayah sebagai kebutuhan mendasar. Pemerataan infrastruktur, akses transportasi, dan sarana pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi serta mengurangi kesenjangan antardaerah.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., tersebut, Bupati Asmar berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama legislatif dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Khalid Ali menyampaikan, setelah mendengarkan nota keuangan kepala daerah, DPRD akan menerima dokumen RAPBD beserta lampirannya untuk dipelajari dan dicermati. Selanjutnya, masing-masing fraksi akan menyiapkan pandangan umum untuk disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.
Asmar menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran.***(harfilin)