Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Tahun ini, ada 2017 unit Rumah Layak Huni (RLH) yang dibangun pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk semua kabupaten/kota yang ada di Riau. Anggarannya masuk dalam APBD Riau tahun 2017.
"Tahun ini, 2017 unit RLH yang akan dibangun di 12 kabupaten/kota di Riau. Total anggarannya sekitar Rp140 miliar dalam APBD Riau tahun 2017," kata Asri Auzar, Sekretaris Komisi D DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (18/01/17).
Politisi Demokrat ini menjelaskan, untuk membangun per unitnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp70 juta. Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, pihaknya pun berjanji akan mengawasi program ini.
"Program itu akan diprioritaskan bagi janda tua, laki-laki tua berumur 60 tahun yang tidak bekerja. Rumah itu hanya diperuntukan untuk yang membutuhkan. Secara teknis nanti kita awasi ketat. Tidak boleh asal-asalan dikasihkan," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu syarat untuk menerima RLH ini yakni, memiliki tanah sendiri dengan dibuktikan sertifikat atau SKT (jika tidak ada sertifikat). Kepada camat, lurah/kades, pihaknya berharap bisa memberikan data yang valid.
"Kalau untuk berapa di tiap kabupaten/kota belum ditentukan, kan tergantung kebutuhan, ada berapa yang membutuhkan di sana. Nanti pasti beda jumlahnya per kabupaten/kota," tutupnya. (int/bic)
"Tahun ini, 2017 unit RLH yang akan dibangun di 12 kabupaten/kota di Riau. Total anggarannya sekitar Rp140 miliar dalam APBD Riau tahun 2017," kata Asri Auzar, Sekretaris Komisi D DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (18/01/17).
Politisi Demokrat ini menjelaskan, untuk membangun per unitnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp70 juta. Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, pihaknya pun berjanji akan mengawasi program ini.
"Program itu akan diprioritaskan bagi janda tua, laki-laki tua berumur 60 tahun yang tidak bekerja. Rumah itu hanya diperuntukan untuk yang membutuhkan. Secara teknis nanti kita awasi ketat. Tidak boleh asal-asalan dikasihkan," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu syarat untuk menerima RLH ini yakni, memiliki tanah sendiri dengan dibuktikan sertifikat atau SKT (jika tidak ada sertifikat). Kepada camat, lurah/kades, pihaknya berharap bisa memberikan data yang valid.
"Kalau untuk berapa di tiap kabupaten/kota belum ditentukan, kan tergantung kebutuhan, ada berapa yang membutuhkan di sana. Nanti pasti beda jumlahnya per kabupaten/kota," tutupnya. (int/bic)