Pelalawan (Beritaintermezo.com) - Guna meminimalisir tejadinya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di wilayah Kabupaten Pelalawan, Riau, Pemkab Pelalawan melalui dinas terkait berencana akan memberikan insentif bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa harus melakukan pembakaran.
Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pelalawan, Ir Hambali, melalui Kabid Pengendalian Sarana, Tengku Indra, Kamis (3/12/2015).
Dijelaskannya, insentif dalam pengertiannya bukan berbentuk dana namun bantuan peralatan serta sarana dan prasarana lainnya. Diharapkan dengan adanya insentif itu, maka persoalan karhutla bisa diminimalisir.
"Jadi pengertian insentif di sini bukan berbentuk uang, tapi seperti membantu pembukaan lahan tanpa membakar, pemberian pupuk dan lain-lainnya," sebutnya.
Lanjut Tengku Indra, persoalannya adalah jika insentif tersebut berbentuk uang maka peraturannya berbeda, sehingga hal ini tak memungkinkan. Meski insentif ini baru sebatas wacana yang disampaikan dalam Forum Group Diskusi (FGD), namun pihaknya berharap FGD ini dapat menjadi sebuah rekomendasi pada tahun berikutnya.
"Dari FGD ini kita harapkan bisa dijadikan rekomendasi ke lembaga-lembaga terkait agar insentif ini bisa dijalankan tahun depan," katanya.
Dia juga tak memungkiri bahwa selama ini beberapa perusahaan sudah mengikuti jejak PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait pengelolaan lahan gambut tanpa harus membakar. Sebagai perusahaan yang pionir dalam hal ini, pihaknya memberikan apresiasi pada perusahaan tersebut.
"Kita berikan apresiasi kepada PT RAPP karena perusahaan tersebut merupakan pionir dalam hal pengelolaan lahan gambut tanpa membakar, juga programnya seperti Desa Bebas Api, yang jadi program unggulan perusahaan tersebut," ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini sejumlah perusahaan seperti mislanya PT Musim Mas, PT Adei, sudah mengikuti jejak PT RAPP dalam menangani karhutla yang terjadi di daerah ini.(edi)
Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pelalawan, Ir Hambali, melalui Kabid Pengendalian Sarana, Tengku Indra, Kamis (3/12/2015).
Dijelaskannya, insentif dalam pengertiannya bukan berbentuk dana namun bantuan peralatan serta sarana dan prasarana lainnya. Diharapkan dengan adanya insentif itu, maka persoalan karhutla bisa diminimalisir.
"Jadi pengertian insentif di sini bukan berbentuk uang, tapi seperti membantu pembukaan lahan tanpa membakar, pemberian pupuk dan lain-lainnya," sebutnya.
Lanjut Tengku Indra, persoalannya adalah jika insentif tersebut berbentuk uang maka peraturannya berbeda, sehingga hal ini tak memungkinkan. Meski insentif ini baru sebatas wacana yang disampaikan dalam Forum Group Diskusi (FGD), namun pihaknya berharap FGD ini dapat menjadi sebuah rekomendasi pada tahun berikutnya.
"Dari FGD ini kita harapkan bisa dijadikan rekomendasi ke lembaga-lembaga terkait agar insentif ini bisa dijalankan tahun depan," katanya.
Dia juga tak memungkiri bahwa selama ini beberapa perusahaan sudah mengikuti jejak PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait pengelolaan lahan gambut tanpa harus membakar. Sebagai perusahaan yang pionir dalam hal ini, pihaknya memberikan apresiasi pada perusahaan tersebut.
"Kita berikan apresiasi kepada PT RAPP karena perusahaan tersebut merupakan pionir dalam hal pengelolaan lahan gambut tanpa membakar, juga programnya seperti Desa Bebas Api, yang jadi program unggulan perusahaan tersebut," ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini sejumlah perusahaan seperti mislanya PT Musim Mas, PT Adei, sudah mengikuti jejak PT RAPP dalam menangani karhutla yang terjadi di daerah ini.(edi)