PASIRPENGARAIAN (Beritaintermezo.com) - Puluhan keluarga mahasiswa asal Rokan Hulu (Rohul), kedua kalinya datangi Gedung DPRD Rokan Hulu (Rohul), Selasa (1/11/2015), untuk mempertanyakan kelanjutan bantuan beasiswa lebih dari Rp 6,998 miliar sejak empat semester yang tidak dibayarkan dinas mulai tahun 2014 dan 2015.
Puluhan keluarga dari mahasiswa, diterima Ketua Komisi III DPRD Rohul Nono Patria Pratama dan anggota Komisi III DPRD Rohul lainnya. Selanjutnya digelar hearing atau dengar pendapat, yang dihadiri Kepala Disdikpora Rohul Muhammad Zen, Kepala DPKA Rohul Jaharuddin, Kabag Hukum Elfiskar, Kepala Bappeda Nifzar.
Saat istirahat hearing, Kepala Disdikpora Rohul M. Zen mengakui, bahwa dana bantuan beasiswa yang dianggarkan melalui bantuan sosial (Bansos) tidak bisa dicairkan. Karena berdasarkan hasil audit tahun 2013 lalu, ada temuan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yakni dana Bansos tidak bisa disalurkan setiap tahunnya secara berturut-turut.
"Dana itu ada di kas daerah, namun tidak bisa dicairkan karena adanya anjuran BPK tahun 2013," sebut H M. Zen.
Kata M Zen lagi, Disdikpora Rohul juga membicarakan permasalahan tersebut ke Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul, Damri, dan dinas terkait lain, agar bantuan beasiswa rutin bagi mahasiswa berprestasi dikucurkan setiap tahunnya.
"Pemkab Rohul memasukkan, nomenkelatur (item penggunaan anggaran) namun tidak bisa terbit, sebab harus melapor ke Kemendagri," sebutnya.
"Tidak mungkin kita merugikan orang lain, apalagi mahasiswa anak-anak kita juga," sebutnya.
M. Zen mengungkapkan, awalnya program bantuan beasiswa diberikan kepada 83 mahasiswa berprestasi. Namun karena ada anjuran dari BPK RI, program pendidikan tersebut tak bisa dilanjutkan.
"Aturannya berubah, harus kita ikuti. Bila tetap dijalankan saya yang kena nantinya," jelas M. Zen dan berharap, Pemerintah Pusat kasih solusi agar mahasiswa Rohul tidak terlantar pendidikannya.(joh)
Puluhan keluarga dari mahasiswa, diterima Ketua Komisi III DPRD Rohul Nono Patria Pratama dan anggota Komisi III DPRD Rohul lainnya. Selanjutnya digelar hearing atau dengar pendapat, yang dihadiri Kepala Disdikpora Rohul Muhammad Zen, Kepala DPKA Rohul Jaharuddin, Kabag Hukum Elfiskar, Kepala Bappeda Nifzar.
Saat istirahat hearing, Kepala Disdikpora Rohul M. Zen mengakui, bahwa dana bantuan beasiswa yang dianggarkan melalui bantuan sosial (Bansos) tidak bisa dicairkan. Karena berdasarkan hasil audit tahun 2013 lalu, ada temuan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yakni dana Bansos tidak bisa disalurkan setiap tahunnya secara berturut-turut.
"Dana itu ada di kas daerah, namun tidak bisa dicairkan karena adanya anjuran BPK tahun 2013," sebut H M. Zen.
Kata M Zen lagi, Disdikpora Rohul juga membicarakan permasalahan tersebut ke Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul, Damri, dan dinas terkait lain, agar bantuan beasiswa rutin bagi mahasiswa berprestasi dikucurkan setiap tahunnya.
"Pemkab Rohul memasukkan, nomenkelatur (item penggunaan anggaran) namun tidak bisa terbit, sebab harus melapor ke Kemendagri," sebutnya.
"Tidak mungkin kita merugikan orang lain, apalagi mahasiswa anak-anak kita juga," sebutnya.
M. Zen mengungkapkan, awalnya program bantuan beasiswa diberikan kepada 83 mahasiswa berprestasi. Namun karena ada anjuran dari BPK RI, program pendidikan tersebut tak bisa dilanjutkan.
"Aturannya berubah, harus kita ikuti. Bila tetap dijalankan saya yang kena nantinya," jelas M. Zen dan berharap, Pemerintah Pusat kasih solusi agar mahasiswa Rohul tidak terlantar pendidikannya.(joh)