Rohul (Beritaintermezo.com)-Ketidak hadiran 12 Anggota DPRD Rohul, masing-masing dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) di undangan rapat paripurna penyampaian laporan Pansus, karena selama dua tahun merasa terzolimi keterwakilannya di Badan Anggaran (Banggar).
Rapat paripurna penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan dua Ranperda Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya, ke 12 anggota DPRD tersebut, kecewa terhadap hasil rapat finalisasi pembahasan Revisi Tata Tertib DPRD Rohul oleh Pansus, yang tidak mengakomodir serta sempakati penambahan dua ayat yang diusulkan tiga Fraksi di DPRD Rohul.
"Kami dari tiga fraksi, PAN, PPP, Nasdem, tidak akan menghadiri agenda rapat di DPRD Rohul, sebelum adanya kesepakatan bersama tentang komposisi alat kelengkapan di Banggar. Karena sudah dua tahun kami dizolimi dan dirugikan, dimana keterwakilan 3 fraksi yang memiliki 4 anggota, hanya satu orang keterwakilan di alat kelengkapan Banggar," tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Rohul M Sahril Topan ST, Rabu (5/10/2016), terkait ketidak hadira Fraksi PAN di rapat Paripurna di DPRD Rohul.
Kata Topan lagi, ketidakhadiran anggota dari 3 Fraksi itu, sebagai wujud kekecewaan terhadap pelaksanaan Pansus Perubahan Tatib DPRD, yang belum ada penegasan terhadap keterwakilan anggota dari 3 Fraksi yang mewakili di Banggar.
"Karena keterwakilan 3 Fraksi PAN, PPP, Nasdem yang duduk di Banggar, masing-masing hanya 1 dari 4 jumlah anggota fraksi. Seharusnya 2 orang keterwakilan di Banggar, sementara ada sejumlah fraksi mendominasi komposisinya di Banggar. Sehingga kami merasa tidak ada rasa keadilan bagi 3 Fraksi terhadap komposisi terwakilan banggar," ucapnya,
Dirinya meminta, agar pimpinan DPRD Rohul menjadi pimpinan kelembagaan, tidak hanya mementingkan fraksi atau partainya, namun lebih mengedepakan kedepan kepentingan kelembaagaan agar berjalan dengan baik.
"Sebagain anggota Pansus perubahan tatib DPRD sangat kecewa, karena tidak ada itikat baik dalam melahirkan suasana saling menghargai. Kesempatann yang sama, dan keadilan di lembaga terhormat ini. Anggota Pansus tidak fair melihat persoalan dua tahun terakhir, dan sebenarnya mereka sudah mengetaui yang kita usulkan, proporsional dan berkeadilan dalam keterwakilan alat kelengkapan di Banggar," tambah Topan lagi.
Anggota Fraksi PPP DPRD Rohul Mukhsin SPi juga menyatakan, tiga fraksi PAN, PPP, Nasdem, mengusulkan untuk penambahan dua ayat dalam pasal 58 tetang Banggar pada Draf Perubahan Tatib DPRD Rohul, dimana sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan.
Dimana proporsional yang dimaksud, jumlah maksimal anggota banggar dibagi dengan jumlah anggota DPRD Rohul dikali dengan jumlah anggota Fraksi.
"Itu yang kita ingin masukan, dalam draf perubahan Tatib DPRD. Namun sebagian anggota Pansus, tidak menginginkan itu. Alsan mereka tidak sependapat, karena terlalu kaku. Selama ini mereka diuntungkan dan tidak diirugikan, malah kami dari 3 fraksi PAN, PPP, Nasdem yang dirugikan selama dua tahun terakhir. Fraksi PPP komit tidak mengikuti agenda rapat di DPRD, sebelum ada kesepakatan bersama tentang komposisi alat kelengkapan di Banggar," jelasnya.
Kata Mukhsin lagi, 3 fraksi sangat dirugikan karena tidak dapat mewakili masyarakat gunakan hak budget secara maksimal, Ketidakadilan ini berlangsung selama 2 tahun lebih.
"Kita meminta Pimpinan DPRD Rohul, menegakan keadilan dengan mementingkan kepentingan kelembagaan. Hingga kini, belum diakomodir komposisi keterwakilan keanggotaan 3 Fraksi di Banggar," ujar Anggota Pansus Perubahan Tatib DPRD Rohul itu.
Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Rohul H Edi Sutrisnojuga akui, fraksi DPRD menuntut proporsional dan keadilan dalam keterwakilan komposisi di Banggar. Kendati telah berjuang penambahan dua ayat itu, sampai hari tak diterima oleh Pansus.
"Sebelum diakomidir usulan yang disampaikan sesuai aturan yang ada, kami dari 3 fraksi tidak akan hadiri rapat di DPRD," sebutnya.(rls)
Rapat paripurna penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan dua Ranperda Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya, ke 12 anggota DPRD tersebut, kecewa terhadap hasil rapat finalisasi pembahasan Revisi Tata Tertib DPRD Rohul oleh Pansus, yang tidak mengakomodir serta sempakati penambahan dua ayat yang diusulkan tiga Fraksi di DPRD Rohul.
"Kami dari tiga fraksi, PAN, PPP, Nasdem, tidak akan menghadiri agenda rapat di DPRD Rohul, sebelum adanya kesepakatan bersama tentang komposisi alat kelengkapan di Banggar. Karena sudah dua tahun kami dizolimi dan dirugikan, dimana keterwakilan 3 fraksi yang memiliki 4 anggota, hanya satu orang keterwakilan di alat kelengkapan Banggar," tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Rohul M Sahril Topan ST, Rabu (5/10/2016), terkait ketidak hadira Fraksi PAN di rapat Paripurna di DPRD Rohul.
Kata Topan lagi, ketidakhadiran anggota dari 3 Fraksi itu, sebagai wujud kekecewaan terhadap pelaksanaan Pansus Perubahan Tatib DPRD, yang belum ada penegasan terhadap keterwakilan anggota dari 3 Fraksi yang mewakili di Banggar.
"Karena keterwakilan 3 Fraksi PAN, PPP, Nasdem yang duduk di Banggar, masing-masing hanya 1 dari 4 jumlah anggota fraksi. Seharusnya 2 orang keterwakilan di Banggar, sementara ada sejumlah fraksi mendominasi komposisinya di Banggar. Sehingga kami merasa tidak ada rasa keadilan bagi 3 Fraksi terhadap komposisi terwakilan banggar," ucapnya,
Dirinya meminta, agar pimpinan DPRD Rohul menjadi pimpinan kelembagaan, tidak hanya mementingkan fraksi atau partainya, namun lebih mengedepakan kedepan kepentingan kelembaagaan agar berjalan dengan baik.
"Sebagain anggota Pansus perubahan tatib DPRD sangat kecewa, karena tidak ada itikat baik dalam melahirkan suasana saling menghargai. Kesempatann yang sama, dan keadilan di lembaga terhormat ini. Anggota Pansus tidak fair melihat persoalan dua tahun terakhir, dan sebenarnya mereka sudah mengetaui yang kita usulkan, proporsional dan berkeadilan dalam keterwakilan alat kelengkapan di Banggar," tambah Topan lagi.
Anggota Fraksi PPP DPRD Rohul Mukhsin SPi juga menyatakan, tiga fraksi PAN, PPP, Nasdem, mengusulkan untuk penambahan dua ayat dalam pasal 58 tetang Banggar pada Draf Perubahan Tatib DPRD Rohul, dimana sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan.
Dimana proporsional yang dimaksud, jumlah maksimal anggota banggar dibagi dengan jumlah anggota DPRD Rohul dikali dengan jumlah anggota Fraksi.
"Itu yang kita ingin masukan, dalam draf perubahan Tatib DPRD. Namun sebagian anggota Pansus, tidak menginginkan itu. Alsan mereka tidak sependapat, karena terlalu kaku. Selama ini mereka diuntungkan dan tidak diirugikan, malah kami dari 3 fraksi PAN, PPP, Nasdem yang dirugikan selama dua tahun terakhir. Fraksi PPP komit tidak mengikuti agenda rapat di DPRD, sebelum ada kesepakatan bersama tentang komposisi alat kelengkapan di Banggar," jelasnya.
Kata Mukhsin lagi, 3 fraksi sangat dirugikan karena tidak dapat mewakili masyarakat gunakan hak budget secara maksimal, Ketidakadilan ini berlangsung selama 2 tahun lebih.
"Kita meminta Pimpinan DPRD Rohul, menegakan keadilan dengan mementingkan kepentingan kelembagaan. Hingga kini, belum diakomodir komposisi keterwakilan keanggotaan 3 Fraksi di Banggar," ujar Anggota Pansus Perubahan Tatib DPRD Rohul itu.
Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Rohul H Edi Sutrisnojuga akui, fraksi DPRD menuntut proporsional dan keadilan dalam keterwakilan komposisi di Banggar. Kendati telah berjuang penambahan dua ayat itu, sampai hari tak diterima oleh Pansus.
"Sebelum diakomidir usulan yang disampaikan sesuai aturan yang ada, kami dari 3 fraksi tidak akan hadiri rapat di DPRD," sebutnya.(rls)