Jakarta (B)-Gerakan bawah tanah 3 periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.
"Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Padahal harga bahan makanan pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging, gula pasir dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19," kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).
Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan jangan sampai dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga, lanjutnya, harus disikapi dengan kompeten.
"Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3 periode di sela-sela tugas pemerintahannya," ungkap ' Matnur', sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.
Ia mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang seolah menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.
"Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ujar Matnur.
"Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," tegas Matnur.
Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.
Ia juga mengingatkan bahwa protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah.
"Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini. (Bir).
Gerakan tersebut, dinilai sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini.
"Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Padahal harga bahan makanan pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging, gula pasir dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19," kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).
Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan jangan sampai dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga, lanjutnya, harus disikapi dengan kompeten.
"Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan 3 periode di sela-sela tugas pemerintahannya," ungkap ' Matnur', sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.
Ia mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang seolah menjadi alat propoganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan 3 periode.
"Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ujar Matnur.
"Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," tegas Matnur.
Pengamat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini mengatakan, manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal secara signifikan.
Ia juga mengingatkan bahwa protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah.
"Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," tegas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora ini. (Bir).