KPK Membangkang, Novanto Sakti Tidak Perlu Dibantu

Jakarta (Beritaintermezo.com)-Ditengah ramainya kasus Ketua DPR Setya Novanto yang dinyatakan KPK sebagai tersangka kedua kalinya dan kegaduhan penegakan hukum yang melingkupinya selama ini karena ulah pengacara Novanto mempolisikan KPK menjadi bahan diskusi hangat di DPR RI Selasa (14/11).

Tetapi situasi itu kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bukanlah suatu keadaan yang seolah buntu, atau pembangkangan  Setya Novanto yang menyeret nama presiden dan bukanlah juka karena kekuatan dukungan DPR.

Fahri Hamzah mengingatkan bahwa sifat hipokrit kolektif telah menghinggapi bangsa, sehingga setiap ada masalah hukum yang ramai selalu dikaitkan kekacauan padahal hal itu suatu proses sehingga terkesan bangsa kita kini sedang dilanda rasa kurang optimis untuk pelaksanaan supremasi hukum atau secara umum datangnya harapan hidup yang lebih baik di masa depan.

Dia meyakinkan bahwa lembaga politik negara kita dalam hal ini DPR tetap memperbaiki fokus agar penyelenggaraan negara terutama dalam penegakan hukum berjalan dalam sistem yang baik sehingga siapapun bagai berada di ruang akuarium , apapun perbuatannya akan terbuka.

Dalam diskusi bertema “Pansus Angket Apa Lagi” yang menyorot hasil angket KPK yang menjadi buah bibir selama ini, bersama Masinton Pasaribu (FPDIP), Fahri mengatakan bahwa lembaga DPR wajib lebih dulu diperkuat untuk bisa mengawasi pemerintah yang mengelola demikian besar anggaran.

Sebab itu bicara soal hak Angket ia menyayangkan masih ada suara yang seolah menyepelekan hasil kerja angket yang dipimpin Gunandjar Sudarsa (F.Golkar) itu , padahal sudah mampu mengungkap puluhan kelemahan KPK yang harus diperbaiki.

Berkali kali dia meyakinkan bahwa DPR berkerja keras untuk melakukan fungsi pengawasannya dan fungsi lainnya . Angket sudah benar, jangan dicurigai dengan yang aneh aneh. Bicara pada kepatuhan hukum justru KPK  yang selalu membangkang tidak mau menghadiri undangan Angket . Artinya tidak patuh hukum.

Menyangkut kasus E.KTP , dia mengatakan semua itu bohong dengan mengatakan kerugian Rp 2,7 triliun . Itu keadaan yang sebenarnya . Angket benar benar untuk memperbaiki KPK bukan untuk melindungi  Ketua DPR Setya Novanto yang diribukan di medsos . “KPK membangkang dan Novanto itu sakti gak perlu dibela”, katanya.

Sedangkan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa KPK harus diawasi dengan sebuah dewan pengawas. “Jangan dibiarkan KPK itu tidak terawasi karena selama ini tidak ada yang hebat hasil kerjanya “ dengan merujuk anggaran negara yang diselematkan yang tidak signifikan dengan jumlah yang diselamatkan.(Bir).