JAKARTA (BeritaIntermezo.Com)-DPR RI mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan pengelolaan daya listrik dengan otomatisasi alokasi yang mulai membingungkan masyarakat. Sebab, perubahan alokasi daya secara otomatis menaikkan biaya pembayaran listrik setiap bulannya. Sistim yang sudah dimainkan PLN selama ini mengenai voltase juga belum pernah diclierkan muncul lagi sistem alokasi yang membingungkan.  Apalagi tarif selalu naik karena subsidi sudah dicabut. “Alokasi penambahan alokasi dan konsumsi daya listrik itu selama memang tidak dikenai biaya. Itu terserah masyarakat. Kenapa harus muncul alokasi dan penambahan daya secara otomatis. Hal itu disampaikan Kurtubi dalam dialektika demokrasi 'Penyederhanaan Listrik: Manfaat Atau Mudharat ?" bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2017). Karena itu ke depan kebutuhan listrik makin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas kerja, industri, dan menuju negara maju itu dibutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklit (PLTN). Sementara itu alokasi daya itu sendiri untuk memberi kebebasan kepada masyarakat untuk konsumsi daya listrik, dan pemerintah mendorong investasi industri untuk meningkatkan lapangan kerja. “Jadi, alokasi daya itu tanpa biaya. Ini kebijakan bagus menuju negara maju untuk konsumsi listrik yang produktif dan mencerdaskan,†katanya. “Kalau alokasi daya listrik ini tidak membebani masyarakat, maka Menteri ESDM harus menjelaskan. Kenapa kebijakan ini mendadak? Padahal, yang dibutuhkan adalah listrik murah,†tutur Eni. Menurut Eni, saat ini masih 18 juta rakyat yang masih membutuhkan subsidi listrik (900 VA), dan sebanyak 2.500 desa yang belum menikmati listrik. “Jadi, sebaiknya dana alokasi daya listrik dialokasikan untuk subsidi dan desa yang belum ada listriknya,†ungkapnya. Tapi, kalau alokasi daya itu untuk mobil dan kompor listrik  harus dengan sistem otomasi alokasi dan penambahan daya maka menurut Ani pemerintah harus mengkaji terlebih dulu dan menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. “Mobil listrik itu mahal, dan kompor listrik harus disiapkan infrastrukturnya,†katanya  (Bir).