Lembaga Tinggi DPR Monopolo Politisi Busuk?

Kamis, 23 November 2017 | 11:55:08 WIB

Lembaga Tinggi  Negara DPR yang berdasar hasil survey GCB (Global Corruption Barometer) tahun 2017 sebagai lembaga terkorup di Indonesia menggantikan posisi sebelumnya yang berada di tangan Polri. Kini luluh lantak sudah dicemari, dimainkan berbagai ulah para politisi bermasalah. Terutama ketuanya Setya Novanto kini ditahan KPK, terkait mega korupsi e.ktp yang beberapa minggu terakhir ini aksinya bikin geger dengan berbagai siasat lolos dari jeratan hukum. Tidak habis habis cara dia membuat rekayasa walau terlihat lucu sebagai upaya menghindari bahkan menyudutkan KPK . Menyeret nama presiden dan mengerahkan kesekjenan DPR membela dirinya. Dari pura pura sakit, atau sedang mejalankan tugas negara terakhir mengaku luka parah kecelakaan tabrakan mobil, kepala bengkak segede bakpao dilarikan ke rumah sakit.  Tetapi kebohongan berganti kebohongan berikut membuat namanya makin terpuruk. Contoh tetakhir luka akibat kecelakaan setelah dirujuk ke RS CM oleh KPK kemudian diperiksa dokter dari IDI ternyata Novanto tidak sakit nyatanya bisa jalan dan menjawab pertanyaan wartawan.  Sehingga Ketua Umum Golkar ini kini jadi tahanan KPK dan jadi bahan tertawaan. Pupus sudah drama dua babak yang bagi publik dan bahkan Wapres Jusuf Kalla menganggap Novanto telah melakukan perbuatan tidak terpuji atas semua ulahnya itu. Pada pemberitaan di media massa nama beberapa anggota DPR sudah santer terkait menerima suap dari pengusaha Naragong pemenang tender proyek e.ktp.  KPK merilis ada 12 anggota yang kadung terima kemudian mengembalikan uang haram itu ke KPK. Dari penyidikan KPK telah mempunyai dua alat bukti bahwa Novanto telah melanggar pidana memperkaya diri  maupun orang lain, korporasi dalam proyek e.ktp tersebut yang merugikan negara Rp 2,3 Triliun, dari nilai proyek Rp 5,7 Triliun. Dalam penetapannya sebagai  tersangka pertama kali yang pura-pura sakit dirawat di rs, siasat dia menunggu vonis Praperadillan, yang nyatanya memang hakim tunggal cepi iskandar membebaskannya. Publik meradang menudingnya sebagai peradilan sesat.   Begitu cepat dia sembuh setelah menang di praperadilan konon membuat syukuran di Bali sekaligus siram bunga pesawat pribadi yang baru dia beli ratusan miliyar. Dia pernah melaporkan komisioner KPK ke polisi. Publik bingung bahaimana begitu cepat Bareskrim polri mengeluarkan SPDP, mengundang  ingatan publik peristiwa Cicak Vs Buaya.                           TETAP BERKUASA. Sekalipun Novanto dalam status tersangka ditahan KPK masih tetap berkuasa. Buktinya hanya dengan sepucuk surat tangannya dari rutan ke DPP Golkar telah membuyarkan Rapat DPP yang sedianya membahas pergantian Ketua Umum. Dia menunjuk Idrus Marham Sekjen Golkar jadi Plt, dan terlaksana.  Begitu juga surat Novanto ke pimpinan DPR meminta supaya tidak melakukan Penggantian ketua DPR, juga membuat MKD DPR  tidak berani melanjutkan rencana rapat konsultasi dengan fraksi di DPR untuk membahas  mengenai posisi ketua DPR Selasa 21 november. Bagaimana saktinya Novanto walau statusnya tersangka seolah tetap memerintah dari dalam  tahanan KPK. Ada pernah  pernyataan Nazaruddin mantan Bendahara Demokrat yang menggelitik. Dia mengatakan bahwa Novanto sudah menyiram semuanya. Semua parpol yang anggotanya duduk di DPR mendapat aliran dana dari uang suap proyek e.ktp. Di antaranya mantan wakil ketua komisi II Gunanjar Sudarsah dari fraksi Golkar yang membahas anggaran proyek e.ktp.diduga mendapat 1 juta dolar.  Begitu Novanto dibidik KPK maka DPR bagai kebakaran jenggot dengan membentuk Angket KPK yang diketuai Gunanjar Sudarsah. Cari cari kelemahan KPK tapi omongan ke publik untuk memperkuat KPK. Bahkan bermunculan keinginan DPR membubarkan KPK. Barulah setelah KPK menahan Novanto, Angket yang aneh itu kini bagai mati suri tidak jelas apa kerjanya dan apa hasilnya. Akibat ulah politisi keblinger itu, lembaga legislatif DPR bagai dihuni kawanan  kelompok kepentingan saja yang tidak mengurus rakyat lagi, bahkan menipu rakyat, karena bekerja untuk melindungi kepentingan bahkan melindungi koruptor karena mereka sama sama koruptor. Bahkan tanpa tedeng aling aling, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon tidak malu malunta atas nama rakyat minta KPK dibubarkan demi membela Setnov. Maka banyak mengharapkan agar KPK bekerja cepat melengkapi pembebasan kasus Setya Novanto sebelum tanggal 30 november ini supaya upaya busuk praperadilannya gugur dengan sendirinya.

Terkini