JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah pernyataan Firman Jaya yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat mengatur proyek E-KTP dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.
“SBY sebagai Presiden RI ke- 6 tidak mempunyai pikiran untuk mengatur - atur proyek karena lebih menghabiskan banyak waktu untuk masyarakat dan negara. Itu fitnah,†tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
Menurut politisi asal Aceh Darusslam ini, tidak pernah Pak SBY mengatur proyek, karena beliau lebih mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat. “Kalau ada buktinya, tunjukan," ujar Riefky.
Riefky menjelaskan bahwa program E-Ktp ini merupakan program rakyat untuk kepentingan Pemilu. Kalaupun ada yang menyalahgunakan program e-KTP, itu untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Karena itu tidaklah fair kalau kasus hukum yang terjadi ujung-ujungnya untuk menyeret kepala negara.
"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi ke dalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi. Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus e-KTP ini," ungkapnya.
Riefky percaya para kepala negara mempunyai niat baik untuk memperbaiki sistem demokrasi di republik ini pasca reformasi yang dimulai sejak era BJ. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan kini Jokowi. (Bir).