JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Di tengah pro kontra penempatan pejabat tinggi TNI/Polri menjadi penjabat (Pj) Gubernur, yang diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, ditanggap beda oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengatakan bahwa tiada jaminan pula akan bersikap netral jika pejabat yang ditunjuk bukan dari TNI/Polri.
Menurut Bambang, tak ada jaminan netralitas bisa dijaga meski penjabat kepala daerah bukan berasal dari TNI-Polri. Karena netralitas itu lahir dari integritas yang bersangkutan yang bisa dinilai dari kinerjanya.
"Soal netralitas TNI/Polri menjadi Pj gubernur itu kan masih debatable. Lalu, apakah kalau bukan dari TNI/Polri ada jaminan? Jadi, masalah netralitas itu masih pro dan kontra,†tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Namun demikian menurut mantan Ketua Komisi III DPR itu, saat ini pemerintah harus mengambil langkah untuk meredam spekulasi tersebut. Bamsoet sendiri yakin pemerintah akan mendengar aspirasi publik dalam menunjuk penjabat sementara kepala daerah dalam Pilkada 2018.
"Jadi, spekulasi atau pro dan kontra itulah yang harus diminimalisasi oleh pemerintah, dan pemerintah sekarang sudah mendengar aspirasi publik dan mengambil langkah-langkah untuk yang meminimalkan kegaduhan politik," kata Bambang singkat.
Sebelumnya tanggapan politisi lainnya bahwa rencana Mendagri itu seolah menghidupan era dwifungsi yang sudah dikubur dari hasil perjuangan reformasi.
Kedua perwira tinggi Polri tersebut adalah asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. (Bir)
Menurut Bambang, tak ada jaminan netralitas bisa dijaga meski penjabat kepala daerah bukan berasal dari TNI-Polri. Karena netralitas itu lahir dari integritas yang bersangkutan yang bisa dinilai dari kinerjanya.
"Soal netralitas TNI/Polri menjadi Pj gubernur itu kan masih debatable. Lalu, apakah kalau bukan dari TNI/Polri ada jaminan? Jadi, masalah netralitas itu masih pro dan kontra,†tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Namun demikian menurut mantan Ketua Komisi III DPR itu, saat ini pemerintah harus mengambil langkah untuk meredam spekulasi tersebut. Bamsoet sendiri yakin pemerintah akan mendengar aspirasi publik dalam menunjuk penjabat sementara kepala daerah dalam Pilkada 2018.
"Jadi, spekulasi atau pro dan kontra itulah yang harus diminimalisasi oleh pemerintah, dan pemerintah sekarang sudah mendengar aspirasi publik dan mengambil langkah-langkah untuk yang meminimalkan kegaduhan politik," kata Bambang singkat.
Sebelumnya tanggapan politisi lainnya bahwa rencana Mendagri itu seolah menghidupan era dwifungsi yang sudah dikubur dari hasil perjuangan reformasi.
Kedua perwira tinggi Polri tersebut adalah asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. (Bir)