Jakarta (Beritaintermezo.com)-Komisi II DPR akan bentuk panitia kerja (Panja) memperbaiki sistim kerja ASN agar tak menimbulkan kecemburuan sosial dalam rekrutmen CPNS.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Dolly Kurniadalam forum legislasi "Revisi UU ASN Jangan Jadi 'PHP' Honorer K2" bersama anggota Baleg DPR RI Ahmad Baidowi (FPPP), Taufik Basari (F-NasDem), dan Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Terkatung-katungnya guru honorer K2 juga akibat tak ada tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), yang diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2017, dimana guru honorer itu berhak menerima honor 15 persen dari dana BOS (bantuan operasional sekolah). "Pemda juga tak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sejak September 2018," kata politisi Golkar itu.
Sebelumnya lanjut Ahmad Baidowi (Awiek) DPR menunggu DIM (daftar inventarisasi masalah) ASN tersebut, namun belum juga dikirimkan. "Semua fraksi sudah sepakat memasukkan RUU ASN itu ke prolegnas 2020. Kita harapkan nanti tak ada lagi korban honorer K2," ungkapnya.
Melalui RUU ASN ini diharapkan ada kepastian status guru honorer dan lainnya dalam proses rekrutmen CPNS. "Semoga RUU ASN ini memberi kepastian pada guru honorer," tambahnya.
Sebagian guru honorer K2 sudah diangkat menjadi CPNS/PNS, sementara sebagian lainnya masih menunggu kebijaksanaan pemerintah. Hanya saja guru kategori K2 ini tidak mendapat gaji dari APBN/APBD, melainkan dari sekolah dimana mereka mengajar, dan itu tanggungjawab pemda, tapi banyak pemda tak patuhi Permendikbud RI tersebut.(Bir).