Karimun (Beritaintermezocom) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun membutuhkan sekitar 300 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk formasi guru dan tenaga kesehatan pada 2016 mendatang. Mereka akan ditempatkan di sekolah maupun Puskesmas di wilayah hinterland Karimun yang masih kekurangan guru dan tenaga medis.
"Kami memang sudah berusaha pada tahun 2016 ada mendapatkan formasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Alhamdulillah, sudah terdaftar di Menpan RB. Dua formasi ini sangat dibutuhkan sekali di Karimun. Kebetulan, saat ini sudah ada analisis kesehatan dan pendidikan," ungkap Sekda Karimun TS Arif Fadillah, baru-baru ini.
Kata Arif, penerimaan CPNS tersebut akan dibuka melalui jalur umum dan honor. Pihaknya memberikan kesempatan kepada semua guru maupun tenaga medis yang sudah lama mengabdi di pulau untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS.
"Semua dapat kesempatan, baik itu honor maupun juga dari umum," jelasnya.
Arif meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddi Chrisnandi segera membuka peluang penerimaan CPNS di Karimun. Bahkan, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga sudah mengirimkan surat kepada menteri terkait usulan penerimaan CPNS tersebut.
"Semua tergantung Menpan. Usulan kita 300-an lebih. Mungkin ada celah yang lain, mudah-mudahan usulan kita diterima," ujar Arif.
Dijelaskan, di pulau-pulau hinterland Karimun saat ini sudah banyak bermunculan Puskesmas baru, seperti Puskesmas Dusun Niur di Kecamatan Moro dan Puskesmas Selat Beliah di Kundur Barat. Begitu juga untuk sekolah, juga sudah banyak dibangunnya sekolah yang baru serta penambahan ruang kelas.
"Pak Bupati memang meminta agar guru maupun tenaga medis yang akan direkrut nanti bisa segera ditempatkan di Puskesmas maupun sekolah yang sudah banyak dibangun di pulau-pulau. Mudah-mudahan, dengan adanya penambahan guru dan juga tenaga medis akan meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan di Karimun," pungkas Arif.
Sistem Asesmen
Sementara, pada 2016 mendatang Pemkab Karimun melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerapkan sistem asesmen (penilaian), bagi pejabat struktural khususnya eselon II dan III pemegang SKPD. BKD telah menganggarkan program asesmen tersebut dalam APBD 2016. Penerapan sistem itu nantinya akan melibatkan civitas akademika.
"Mulai tahun 2016, BKD sudah menganggarkan program asesmen bagi pejabat struktural khususnya eselon II dan III pemegang SKPD seperti camat. Penerapan sistem ini akan melibatkan perguruan tinggi. Namun, perguruan tinggi yang mana yang akan dilibatkan nanti Menpan RB yang akan menunjuknya," jelas Arif.
Menurutnya, setelah proses pilkada Karimun selesai dan muncul bupati yang baru, maka hasil dari sistem asesmen tersebut nantinya juga akan diserahkan kepada Bupati Karimun yang baru itu, biar nanti dia yang akan menentukan sosok yang layak menempati posisi berdasarkan sistem asesmen itu.
"Proses ASN tetap berjalan terus, disaat pilkada lagi berlangsung. Begitu pilkada selesai dan muncul bupati yang baru, maka hasil asesmen pejabat eselon II dan III itu nanti akan kami serahkan kepadanya. Terserah dia nanti, apakah akan memakai atau tidak. Kami hanya penyedia data, nanti bupati juga yang akan menentukan," tutur Arif.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam juga mengajukan tambahan 900 PNS baru dalam penerimaan pegawai rekrutmen tahun 2016 nanti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam Syahir, Selasa (1/12), mengatakan, pengajuan formasi itu sesuai dengan kajian kebutuhan PNS yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dari 900 orang PNS baru yang diajukan itu, mayoritas adalah tenaga guru. Selebihnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis, terutama bidang akuntansi.
Menurut Syahir, Pemko Batam kekurangan banyak tenaga akuntan untuk ditempatkan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Banyak SKPD Batam yang belum memiliki tenaga akuntan," tukasnya.
Pemko Batam sudah mengirimkan surat pengajuan formasi CPNS 2016 kepada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Kini, tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Pemko Batam berharap seluruh kebutuhan penerimaan PNS baru itu disetujui pemerintah pusat, untuk mengisi kekosongan tenaga di SKPD. (tambunan)
"Kami memang sudah berusaha pada tahun 2016 ada mendapatkan formasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Alhamdulillah, sudah terdaftar di Menpan RB. Dua formasi ini sangat dibutuhkan sekali di Karimun. Kebetulan, saat ini sudah ada analisis kesehatan dan pendidikan," ungkap Sekda Karimun TS Arif Fadillah, baru-baru ini.
Kata Arif, penerimaan CPNS tersebut akan dibuka melalui jalur umum dan honor. Pihaknya memberikan kesempatan kepada semua guru maupun tenaga medis yang sudah lama mengabdi di pulau untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS.
"Semua dapat kesempatan, baik itu honor maupun juga dari umum," jelasnya.
Arif meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddi Chrisnandi segera membuka peluang penerimaan CPNS di Karimun. Bahkan, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga sudah mengirimkan surat kepada menteri terkait usulan penerimaan CPNS tersebut.
"Semua tergantung Menpan. Usulan kita 300-an lebih. Mungkin ada celah yang lain, mudah-mudahan usulan kita diterima," ujar Arif.
Dijelaskan, di pulau-pulau hinterland Karimun saat ini sudah banyak bermunculan Puskesmas baru, seperti Puskesmas Dusun Niur di Kecamatan Moro dan Puskesmas Selat Beliah di Kundur Barat. Begitu juga untuk sekolah, juga sudah banyak dibangunnya sekolah yang baru serta penambahan ruang kelas.
"Pak Bupati memang meminta agar guru maupun tenaga medis yang akan direkrut nanti bisa segera ditempatkan di Puskesmas maupun sekolah yang sudah banyak dibangun di pulau-pulau. Mudah-mudahan, dengan adanya penambahan guru dan juga tenaga medis akan meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan di Karimun," pungkas Arif.
Sistem Asesmen
Sementara, pada 2016 mendatang Pemkab Karimun melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerapkan sistem asesmen (penilaian), bagi pejabat struktural khususnya eselon II dan III pemegang SKPD. BKD telah menganggarkan program asesmen tersebut dalam APBD 2016. Penerapan sistem itu nantinya akan melibatkan civitas akademika.
"Mulai tahun 2016, BKD sudah menganggarkan program asesmen bagi pejabat struktural khususnya eselon II dan III pemegang SKPD seperti camat. Penerapan sistem ini akan melibatkan perguruan tinggi. Namun, perguruan tinggi yang mana yang akan dilibatkan nanti Menpan RB yang akan menunjuknya," jelas Arif.
Menurutnya, setelah proses pilkada Karimun selesai dan muncul bupati yang baru, maka hasil dari sistem asesmen tersebut nantinya juga akan diserahkan kepada Bupati Karimun yang baru itu, biar nanti dia yang akan menentukan sosok yang layak menempati posisi berdasarkan sistem asesmen itu.
"Proses ASN tetap berjalan terus, disaat pilkada lagi berlangsung. Begitu pilkada selesai dan muncul bupati yang baru, maka hasil asesmen pejabat eselon II dan III itu nanti akan kami serahkan kepadanya. Terserah dia nanti, apakah akan memakai atau tidak. Kami hanya penyedia data, nanti bupati juga yang akan menentukan," tutur Arif.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam juga mengajukan tambahan 900 PNS baru dalam penerimaan pegawai rekrutmen tahun 2016 nanti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam Syahir, Selasa (1/12), mengatakan, pengajuan formasi itu sesuai dengan kajian kebutuhan PNS yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dari 900 orang PNS baru yang diajukan itu, mayoritas adalah tenaga guru. Selebihnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis, terutama bidang akuntansi.
Menurut Syahir, Pemko Batam kekurangan banyak tenaga akuntan untuk ditempatkan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Banyak SKPD Batam yang belum memiliki tenaga akuntan," tukasnya.
Pemko Batam sudah mengirimkan surat pengajuan formasi CPNS 2016 kepada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Kini, tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Pemko Batam berharap seluruh kebutuhan penerimaan PNS baru itu disetujui pemerintah pusat, untuk mengisi kekosongan tenaga di SKPD. (tambunan)