KARIMUN (Beritaintermezo.com) - Pembangunan pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing yang digadang-gadang sebagai pelabuhan kargo terbesar di Karimun terbengkalai. Padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran puluhan miliar sejak 2008 hingga 2012 untuk pembangunan pelabuhan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) tersebut.
Terbengkalainya pembangunan jembatan yang didanai APBN melalui proyek tahun jamak (berkelanjutan) itu menjadi temuan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun. Tim Kejari sudah beberapa kali turun ke lokasi dan menduga adanya ketidakberesan dalam pembangunan jembatan yang dikerjakaan oleh sejumlah kontraktor tersebut.
"Saat kami turun ke jembatan itu, seluruh tiang pancang yang sudah dipasang bagian atasnya sudah keropos. Sementara bagian bawahnya sudah berkarat. Begitu juga besi sebanyak 143 batang dengan panjang 12 meter dan diameter 60 sentimeter serta ketebalan 12 milimeter juga sudah berkarat," ungkap Kasi Intelijen Kejari Tanjungbalai Karimun, Aji Satrio Prakoso, Selasa (5/4).
Menurutnya, kondisi jembatan itu sungguh sangat memprihatinkan. Selain besi yang berkarat, beberapa besi sebagai penyangga yang sudah terpasang di jembatan itu sudah lapuk dan tidak bisa digunakan lagi. Bukan itu saja, material lain yang ada di atas jembatan berhadapan dengan Selat Malaka itu juga sudah pada rusak.
Aji menduga adanya indikasi kerugian negara puluhan miliar rupiah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembangunan jembatan itu. Namun, pihak-pihak mana saja yang terlibat, Aji masih belum mau menyebutkan. Hanya saja, penyidik Kejari Karimun akan menghimpun data untuk menyelidiki proyek tersebut.
"Kami baru menghimpun data. Saat kami turun ke lokasi proyek itu, masih terlihat plang nama pengerjaan proyek yang terakhir dikerjakan oleh PT Karuna Karya. Kami akan telusuri pengerjaan proyek ini dari awal sampai kepada pelaksana terakhirnya. Seperti apa perkembangannya nanti akan kami sampaikan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 2008 pagu DIPA proyek tersebut sebesar Rp27,105 miliar. Kemudian, pada 2009 pemerintah pusat kembali mendanai kontrak paket Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko Tahap II, sebesar Rp476,4 juta, sedangkan dana yang dikucurkan untuk pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui.
Pada April 2010 kembali dilakukan lelang paket Pengadaan Jasa Konsultasi Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko yang bersumber dari APBN DIPA 2010 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp450 juta. Di tahun yang sama, Satker Pembangunan Faspel Laut Pulau Terluar Kepri kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp19,5 miliar.
Kemudian, pada 14 Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.
Selanjutnya, pada 2012 kembali dilanjutkan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp850 juta. Terakhir, pada tahun yang sama pemerintah pusat kembali melakukan pelelangan untuk pekerjaan pembangunan trestle (162 x 9) m2, pekerjaan pembangunan talud 123 m dengan total Rp49 miliar.
Mantan Bupati Karimun, Nurdin Basirun saat itu sering turun ke lokasi proyek tersebut bersama Cendra Nawazier yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Karimun. Kedua mantan pejabat teras di Karimun optimis proyek itu akan selesai tepat waktu dan bisa digunakan oleh masyarakat Karimun.
Pasalnya, pelabuhan itu rencananya dijadikan sebagai tempat bongkar muat kontainer dan pintu masuk barang-barang impor untuk mendukung kebutuhan industri di FTZ. Diprediksi, berbagai kegiatan di pelabuhan itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Makanya tak heran, semua komponen masyarakat termasuk aparat penegak hukum meminta proyek itu dikerjakan sampai selesai. (hk/tambunan)
Terbengkalainya pembangunan jembatan yang didanai APBN melalui proyek tahun jamak (berkelanjutan) itu menjadi temuan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun. Tim Kejari sudah beberapa kali turun ke lokasi dan menduga adanya ketidakberesan dalam pembangunan jembatan yang dikerjakaan oleh sejumlah kontraktor tersebut.
"Saat kami turun ke jembatan itu, seluruh tiang pancang yang sudah dipasang bagian atasnya sudah keropos. Sementara bagian bawahnya sudah berkarat. Begitu juga besi sebanyak 143 batang dengan panjang 12 meter dan diameter 60 sentimeter serta ketebalan 12 milimeter juga sudah berkarat," ungkap Kasi Intelijen Kejari Tanjungbalai Karimun, Aji Satrio Prakoso, Selasa (5/4).
Menurutnya, kondisi jembatan itu sungguh sangat memprihatinkan. Selain besi yang berkarat, beberapa besi sebagai penyangga yang sudah terpasang di jembatan itu sudah lapuk dan tidak bisa digunakan lagi. Bukan itu saja, material lain yang ada di atas jembatan berhadapan dengan Selat Malaka itu juga sudah pada rusak.
Aji menduga adanya indikasi kerugian negara puluhan miliar rupiah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembangunan jembatan itu. Namun, pihak-pihak mana saja yang terlibat, Aji masih belum mau menyebutkan. Hanya saja, penyidik Kejari Karimun akan menghimpun data untuk menyelidiki proyek tersebut.
"Kami baru menghimpun data. Saat kami turun ke lokasi proyek itu, masih terlihat plang nama pengerjaan proyek yang terakhir dikerjakan oleh PT Karuna Karya. Kami akan telusuri pengerjaan proyek ini dari awal sampai kepada pelaksana terakhirnya. Seperti apa perkembangannya nanti akan kami sampaikan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 2008 pagu DIPA proyek tersebut sebesar Rp27,105 miliar. Kemudian, pada 2009 pemerintah pusat kembali mendanai kontrak paket Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko Tahap II, sebesar Rp476,4 juta, sedangkan dana yang dikucurkan untuk pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui.
Pada April 2010 kembali dilakukan lelang paket Pengadaan Jasa Konsultasi Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko yang bersumber dari APBN DIPA 2010 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp450 juta. Di tahun yang sama, Satker Pembangunan Faspel Laut Pulau Terluar Kepri kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp19,5 miliar.
Kemudian, pada 14 Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp33 miliar. Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.
Selanjutnya, pada 2012 kembali dilanjutkan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp850 juta. Terakhir, pada tahun yang sama pemerintah pusat kembali melakukan pelelangan untuk pekerjaan pembangunan trestle (162 x 9) m2, pekerjaan pembangunan talud 123 m dengan total Rp49 miliar.
Mantan Bupati Karimun, Nurdin Basirun saat itu sering turun ke lokasi proyek tersebut bersama Cendra Nawazier yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Karimun. Kedua mantan pejabat teras di Karimun optimis proyek itu akan selesai tepat waktu dan bisa digunakan oleh masyarakat Karimun.
Pasalnya, pelabuhan itu rencananya dijadikan sebagai tempat bongkar muat kontainer dan pintu masuk barang-barang impor untuk mendukung kebutuhan industri di FTZ. Diprediksi, berbagai kegiatan di pelabuhan itu akan banyak menyerap tenaga kerja. Makanya tak heran, semua komponen masyarakat termasuk aparat penegak hukum meminta proyek itu dikerjakan sampai selesai. (hk/tambunan)