Pekanbaru (BIC)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali dihadapkan pada catatan evaluasi penting terkait kualitas pembangunan daerah. Sejumlah indikator dipaparkan dalam forum pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan, Meranti masih tertinggal pada berbagai sektor strategis.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Riau, termasuk Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. Acara dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dan turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing.
Evenri mengungkapkan, sepanjang tahun pengawasan yang dilakukan BPKP di Provinsi Riau berhasil mendorong pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.
Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari pendampingan BPKP terhadap pemerintah daerah, termasuk koreksi terhadap sejumlah program yang dinilai belum efektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Namun di balik capaian tersebut, BPKP juga memaparkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih membayangi banyak daerah di Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
Salah satu sorotan utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi di Riau dengan angka 82,84. Sementara sejumlah daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih berada pada kategori yang memerlukan perhatian serius.
BPKP menilai kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya IPM di daerah-daerah tersebut.
Fakta ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah bagi masyarakat masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Di sektor kesehatan, persoalan yang sama juga muncul. BPKP menemukan ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dari 10 puskesmas yang ada di wilayah tersebut, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.
Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada kualitas layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang secara geografis memiliki tantangan akses yang lebih besar.
Penguatan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis dinilai menjadi agenda mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, BPKP juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau yang sebagian besar dinilai tidak sehat.
Dari hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD di Riau berada dalam kondisi bermasalah bahkan terancam bangkrut.
Temuan ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk mengevaluasi kembali peran dan tata kelola BUMD agar tidak sekadar menjadi beban anggaran.***(filin)
