PEKANBARU (Beritaintermezo.com)-Komisi V DPRD Riau sesalkan sikap kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang tak menghadiri hearing yang sudah terjadwal.
Padahal hari ini Kamis, 17 Juni 2021 komisi V sudah menjadwalkan hearing bersama Dinas Pendidikan namun Kepala Dinas Zul Ikram yang sudah satu setengah jam di tunggu tak datang dan akhirnya hearing dibatalkan.
"Hari ini kita menjadwalkan hearing dengan Disdik Riau namun Kadisnya tidak datang sebenarnya ada apa? dengan PPDB SMA/SMK Negeri di provinsi Riau," kata Edi M. Yatim ketua Komisi V DPRD Riau.
Komisi V akhirnya membatalkan hearing dan akan melakukan rapat di internal untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur Riau.
Dikatakan Edi M. Yatim di Indonesia hanya provinsi Riau yang belum melaksanakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang seharusnya telah dilaksanakan pada Senin 14 Juni 2021.
Namun Disdik Riau pada tanggal 13 Juli 2021 malah mengeluarkan surat penundaan PPDB dengan alasan masih melakukan pembahasan terkait persoalan anggaran untuk biaya PPDB dengan menggunakan sistem online.
"Padahal Komisi V DPRD Riau jauh-jauh hari sudah beberapa kali melakukan hearing dengan mereka. Mempertanyakan kesiapan Disdik Riau untuk PPDB," kata Ungkap Edi.(jin)
Padahal hari ini Kamis, 17 Juni 2021 komisi V sudah menjadwalkan hearing bersama Dinas Pendidikan namun Kepala Dinas Zul Ikram yang sudah satu setengah jam di tunggu tak datang dan akhirnya hearing dibatalkan.
"Hari ini kita menjadwalkan hearing dengan Disdik Riau namun Kadisnya tidak datang sebenarnya ada apa? dengan PPDB SMA/SMK Negeri di provinsi Riau," kata Edi M. Yatim ketua Komisi V DPRD Riau.
Komisi V akhirnya membatalkan hearing dan akan melakukan rapat di internal untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur Riau.
Dikatakan Edi M. Yatim di Indonesia hanya provinsi Riau yang belum melaksanakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang seharusnya telah dilaksanakan pada Senin 14 Juni 2021.
Namun Disdik Riau pada tanggal 13 Juli 2021 malah mengeluarkan surat penundaan PPDB dengan alasan masih melakukan pembahasan terkait persoalan anggaran untuk biaya PPDB dengan menggunakan sistem online.
"Padahal Komisi V DPRD Riau jauh-jauh hari sudah beberapa kali melakukan hearing dengan mereka. Mempertanyakan kesiapan Disdik Riau untuk PPDB," kata Ungkap Edi.(jin)
