BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rohil mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) untuk mempertimbangkan ketersedian anggaran terkait perampingan satuan kerja (satker) dengan meleburkan 7 Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditiga sekretariat.
Perampingan itu sebagaimana yang diketahui memang telah sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016. Namun pemkab rohil hendaknya juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang saat ini tersedia.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Rohil, Marusaha, kamis (25/8) di Bagansiapiapi. Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya kita dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya bisa mengungatkan pemkab rohil agar satker yang ada harus sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat anggaran yang tersedia.
Berdasarkan kewenangan SOTK itu, kita tentunya sangat mendukung agar Rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemkab rohil kemaren bisa secepatnya disahkan menjadi peraturan daerah (perda). "selain mengacu dengan SOTK kita juga mendukung penuh perampingan itu sebagai langkah yang tepat dari kondisi yang dihadapi daerah saat ini, "Kata Marusaha.
"Kebijakan SOTK itu mengakibatkan ada perangkat daerah yang harus dihapus atau digabungkan menjadi satu pintu, hal yang penting juga diperhatikan agar dalam penempatan orang menjadi pimpinan organisasi itu harus selektif dan benar-benar orang yang memiliki kompeten di bidangnya, "pesannya.
Figur yang ditempatkan harus mumpuni terutama bila pada SKPD yang kaitannya sangat banyak dengan kepentingan pelayanan publik. Sehingga masyarakat menjadi terlayani dengan sebaiknya. "Untuk apa organisasi tangguh tapi personnya tidak. Maka harus ada peningkatan Sumber Daya Manusia," pungkasnya. (zal)
Perampingan itu sebagaimana yang diketahui memang telah sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016. Namun pemkab rohil hendaknya juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang saat ini tersedia.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Rohil, Marusaha, kamis (25/8) di Bagansiapiapi. Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya kita dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya bisa mengungatkan pemkab rohil agar satker yang ada harus sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat anggaran yang tersedia.
Berdasarkan kewenangan SOTK itu, kita tentunya sangat mendukung agar Rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemkab rohil kemaren bisa secepatnya disahkan menjadi peraturan daerah (perda). "selain mengacu dengan SOTK kita juga mendukung penuh perampingan itu sebagai langkah yang tepat dari kondisi yang dihadapi daerah saat ini, "Kata Marusaha.
"Kebijakan SOTK itu mengakibatkan ada perangkat daerah yang harus dihapus atau digabungkan menjadi satu pintu, hal yang penting juga diperhatikan agar dalam penempatan orang menjadi pimpinan organisasi itu harus selektif dan benar-benar orang yang memiliki kompeten di bidangnya, "pesannya.
Figur yang ditempatkan harus mumpuni terutama bila pada SKPD yang kaitannya sangat banyak dengan kepentingan pelayanan publik. Sehingga masyarakat menjadi terlayani dengan sebaiknya. "Untuk apa organisasi tangguh tapi personnya tidak. Maka harus ada peningkatan Sumber Daya Manusia," pungkasnya. (zal)
