Rohul (Beritaintermezo.com)-Program kegiatan yang tertuang dalam APBD Rohul tahun 2018, dalam pekan ini telah bisa dilaksanakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Artinya, OPD Rohul sudah bisa mengusulkan proses pencairan dana APBD Rohul tahun 2018, sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan menjelang berakhirnya triwulan pertama.
Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul Ir Damri Harun MM, Senin (12/3/2018) menegaskan, tidak ada kendala bagi OPD di lingkungan Pemkab Rohul untuk mengusulkan proses pencairan APBD Rohul tahun 2018.
Secara administrasi sudah siap, dimana pemerintah daerah sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penatausahaan pengelolaan keuangan di masing-masing OPD, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu.
"Kini tergantung kesiapan dari masing-masing OPD Rohul untuk melakukan pengusulan pencairan dana sesuai DPA ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rohul. Jadi cepat atau lambatnya pencairan dana itu, tergantung kesiapan OPD mengajukan SPP,untuk kegiatan yang sudah berlalu, dengan uang persedian yang ada," ujarnya.
Sebut Damri, diprosesnya pencairan kegiatan masing-masing OPD berdasarkan pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SP2D oleh BPAD Rohul. Sebab, bila OPD belum ajukan SPP dan SPM, tentu tidak bisa diproses pencairan kegiatan, karena secara administrasi belum diajukan ke BPAD Rohul.
Sekda juga menghimbau ke pejabat penatausahaan pengelelolan keuangan di masing masing OPD Rohul, agar dapat bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pejabat administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan di masing-masing OPD Rohul, tegakan aturan. Jangan bermain api dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Rohul," ucapnya. (joh)
Artinya, OPD Rohul sudah bisa mengusulkan proses pencairan dana APBD Rohul tahun 2018, sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan menjelang berakhirnya triwulan pertama.
Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul Ir Damri Harun MM, Senin (12/3/2018) menegaskan, tidak ada kendala bagi OPD di lingkungan Pemkab Rohul untuk mengusulkan proses pencairan APBD Rohul tahun 2018.
Secara administrasi sudah siap, dimana pemerintah daerah sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penatausahaan pengelolaan keuangan di masing-masing OPD, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu.
"Kini tergantung kesiapan dari masing-masing OPD Rohul untuk melakukan pengusulan pencairan dana sesuai DPA ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rohul. Jadi cepat atau lambatnya pencairan dana itu, tergantung kesiapan OPD mengajukan SPP,untuk kegiatan yang sudah berlalu, dengan uang persedian yang ada," ujarnya.
Sebut Damri, diprosesnya pencairan kegiatan masing-masing OPD berdasarkan pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan SP2D oleh BPAD Rohul. Sebab, bila OPD belum ajukan SPP dan SPM, tentu tidak bisa diproses pencairan kegiatan, karena secara administrasi belum diajukan ke BPAD Rohul.
Sekda juga menghimbau ke pejabat penatausahaan pengelelolan keuangan di masing masing OPD Rohul, agar dapat bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pejabat administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan di masing-masing OPD Rohul, tegakan aturan. Jangan bermain api dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Rohul," ucapnya. (joh)
