Meranti (Beritaintermezo.com) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Selasa (12/4/2016) malam di Gedung sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Menjawab seluruh pandangan fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2015. Jawaban tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Irwan yang di wakili Sekretaris Daerah H Iqaruddin dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Meranti Taufikurrahman dan Wakil Ketua II DPRD Muzamil
Dalam pidato laporannya, H Iqaruddin menyampaikan jawaban satu persatu penyampaian masing-masing fraksi dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang di pertanyakan untuk kebaikan pemerintahan ke depan Menjawab dari penyampaian mengenai pandangan fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah agar lebih baik dan maju kedepannya
H Iqaruddin mengatakan menyangkut penyampaian dari semua fraksi-fraksi yakni fraksi PAN, fraksi partai Gerindra plus PKS, fraksi PPP plus PKB, fraksi partai Demokrat plus PBB, fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura
"Oleh sebab itu,dengan adanya jawaban Pemerintahan Daerah dengan melalui fraksi-fraksi semuanya tujuannya untuk saling terkoordinir dan saling memberikan kontribusi untuk pembangunan meranti lebih maju dan lebih baik kedepannya," ujar Iqaruddin
Dari tanggapan fraksi-fraksi tersebut,Pemerintah Daerah sangat apresiasi sedalam-dalamnya seperti fraksi PAN juru bicaranya Darwin Susandy mengungkapkan terhadap aparatur negara harus bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Meranti, untuk Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Meranti harus bisa melakukan pengawasan dan peneguran secara tertulis terhadap pegawai maupun honorer apabila tidak di siplin, masalah dalam pengelolaan barang dan jasa harus tepat sasaran dan akuntabel dan masalah guru PNS harus ada pemerataan di setiap sekolah yang masih kurang dan membutuhkan guru tersebut sehingga ada pemerataan dan bisa optimal melalui dinas terkait," Ungkapnya
Begitu juga dari fraksi partai Hanura juru bicaranya Asrofi mengatakan untuk masalah kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah Daerah dalam memberi pelayanan yang optimal serta partisipasinya yang sangat memuaskan melalui Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas masing-masing disetiap Kecamatan. Begitu juga melalui Dinas PU kita memandang dan memberikan apresiasi dengan terlaksananya pembangunan dan tidak ada terhambat sedikitpun,dengan terealisasi sekitar 75 persen. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan Kabupaten Meranti," katanya
Disamping itu juga, melalui pandangan fraksi partai Demokrat plus PBB juru bicaranya Darsini mengatakan terkait lemahnya restribusi daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah (PAD) berdampak kepada APBD Kabupaten Meranti sekarang ini dan di tahun 2015 kemarin Pemerintah Daerah terjadinya kekosongan kas daerah. Semoga tahun 2016 nantinya tidak terulang seperti ini lagi dan optimalkan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku
"Masalah-masalah lainnya yaitu belum rampungnya RTRW di Kabupaten Kepulauan Meranti (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) penyebab terhambatnya pembangunan meranti. Di jelaskan, sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan upaya dengan mengirim surat ke Presiden dan Kementerian terkait seperti Kemen PU, Agraria dan Tata Ruang. Disamping itu Kemenhut telah pula melakukan koordinasi lintas sektoral dengan harapan tidak lama lagi RTRW Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti bisa rampung," ungkapnya
Begitu juga pandangan fraksi-fraksi lainnya, mengenai di sektor pertanian, peternakan, rumah layak huni (RLH) dan bantuan keluarga miskin, beasiswa bagi yang tidak mampu dan berprestasi, masalah listrik dan sektor-sektor lainnya untuk bisa membawa Kabupaten Meranti lebih baik lagi
Kesimpulan dari pidato yang di sampaikan oleh Sekretaris Daerah H Iqaruddin. Ke depan program pemerintah eksekutif harus bisa bersinergi dengan legislative dengan upaya peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pembangunan perbatasan, restribusi pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) dan lainnya.(Hms/karim)
