Meranti (Beritaintermezo.com) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan dengan meninjau pelaksanaan proyek-proyek di wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir, Kamis (3/11). Dia meminta penyelesaian proyek tersebut tepat waktu dan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.
"Jangan sampai bangunan yang dibangun ini mubazir. Hanya jadi monumen karena tidak dapat dimanfaatkan masyarakat," tegas Wabup saat meninjau bangunan yang akan difungsikan sebagai pabrik kerupuk ikan di Desa Tenggayun Raya.
Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut sudah selesai seratus persen. Bangunan itu akan difungsikan sebagai tempat usaha pembuatan kerupuk ikan oleh kelompok usaha masyarakat setempat.
"Jangan sampai karena lokasi bangunan ini agak jauh, pengrajin enggan datang. Atau mungkin karena fasilitasnya tidak lengkap akhirnya bangunan ini jadi monumen saja," pinta Wabup kepada Camat Rangsang Pesisir Idris SPd MSi dan Kepala Desa Tenggayun Raya Haiwar serta Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Khairul Amri.
Namun Haiwar menegaskan bahwa lokasi bangunan itu tidak terlalu jauh. Memang kiri dan kanan bangunan adalah lahan perkebunan bukan pemukiman warganya. “Dari rumah warga memang agak jauh sedikit karena kita khawatir nanti bau dari pengolahan bahan baku berupa udang dan ikan bisa mengganggu warga,” sebutnya.
Sementara itu Khairul Amri menjelaskan bahwa bangunan itu diberikan kepada kelompok usaha pembuatan kerupuk ikan di Tenggayun Raya dan pengolahan sirup Mangrov di Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat. Selain bangunan, pihaknya juga memberikan bantuan mesin pengolah.
"Mesinnya sudah ada, tinggal kita pasangkan di sini. Total anggaran bangunan dan mesin di dua lokasi ini sekitar Rp 800 juta," ungkapnya.
Selain meninjau bangunan tersebut, Wabup juga meninjau pengerjaan Puskesdes Tenggayun Raya bernilai sekitar Rp 464 juta yang dibiayai bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Riau. Pembangunan Puskesdes ini sendiri sudah sampai pada pengerjaan pemasangan atap dan pihak Dinas Kesehatan optimis bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Sebelumnya Wabup sempat meninjau kondisi gedung SMPN 1 Desa Sonde. Ia juga sempat melihat pembangunan 34 rumah kayu bantuan untuk kelompok masyarakat adat terpencil (KAT) di Desa Sonde.
Proyek yang dibiayai APBN ini sudah berdiri dalam bentuk kerangka sebanyak 17 unit rumah. Namun pihak rekanan mengeluhkan kesulitan membawa material kayu karena berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Sebelum melakukan peninjauan, Wabup menggelar rapat koordinasi dengan Camat dan seluruh kades di Kantor Camat Rangsang Pesisir di Desa Sonde. Dalam rapat itu Wabup meminta laporan pengerjaan seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa baik yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Bankeu Provinsi, APBN maupun Anggaran Dana Desa (ADDs).
"Seluruh pembangunan yang menggunakan uang pemerintah harus dikaji betul-betul agar bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan juga harus tepat waktu. Camat dan kades harus mengetahui dan ikut mengawasi," tegasnya.
Dalam monev ini, Wabup Said Hasyim didampingi juga oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Eldi Saputra, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Khairul Amri, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Izhar, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Edi M Nur dan anggota DPRD Edi Masyhudi.
Secara umum Wabup mendapat laporan bahwa pengerjaan pembangunan yang dibiayai ADDs sudah hampir selesai. Sebagian besar digunakan untuk membangun jalan dan kantor desa.(hms/karim)
"Jangan sampai bangunan yang dibangun ini mubazir. Hanya jadi monumen karena tidak dapat dimanfaatkan masyarakat," tegas Wabup saat meninjau bangunan yang akan difungsikan sebagai pabrik kerupuk ikan di Desa Tenggayun Raya.
Bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut sudah selesai seratus persen. Bangunan itu akan difungsikan sebagai tempat usaha pembuatan kerupuk ikan oleh kelompok usaha masyarakat setempat.
"Jangan sampai karena lokasi bangunan ini agak jauh, pengrajin enggan datang. Atau mungkin karena fasilitasnya tidak lengkap akhirnya bangunan ini jadi monumen saja," pinta Wabup kepada Camat Rangsang Pesisir Idris SPd MSi dan Kepala Desa Tenggayun Raya Haiwar serta Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Khairul Amri.
Namun Haiwar menegaskan bahwa lokasi bangunan itu tidak terlalu jauh. Memang kiri dan kanan bangunan adalah lahan perkebunan bukan pemukiman warganya. “Dari rumah warga memang agak jauh sedikit karena kita khawatir nanti bau dari pengolahan bahan baku berupa udang dan ikan bisa mengganggu warga,” sebutnya.
Sementara itu Khairul Amri menjelaskan bahwa bangunan itu diberikan kepada kelompok usaha pembuatan kerupuk ikan di Tenggayun Raya dan pengolahan sirup Mangrov di Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat. Selain bangunan, pihaknya juga memberikan bantuan mesin pengolah.
"Mesinnya sudah ada, tinggal kita pasangkan di sini. Total anggaran bangunan dan mesin di dua lokasi ini sekitar Rp 800 juta," ungkapnya.
Selain meninjau bangunan tersebut, Wabup juga meninjau pengerjaan Puskesdes Tenggayun Raya bernilai sekitar Rp 464 juta yang dibiayai bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Riau. Pembangunan Puskesdes ini sendiri sudah sampai pada pengerjaan pemasangan atap dan pihak Dinas Kesehatan optimis bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Sebelumnya Wabup sempat meninjau kondisi gedung SMPN 1 Desa Sonde. Ia juga sempat melihat pembangunan 34 rumah kayu bantuan untuk kelompok masyarakat adat terpencil (KAT) di Desa Sonde.
Proyek yang dibiayai APBN ini sudah berdiri dalam bentuk kerangka sebanyak 17 unit rumah. Namun pihak rekanan mengeluhkan kesulitan membawa material kayu karena berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Sebelum melakukan peninjauan, Wabup menggelar rapat koordinasi dengan Camat dan seluruh kades di Kantor Camat Rangsang Pesisir di Desa Sonde. Dalam rapat itu Wabup meminta laporan pengerjaan seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa baik yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Bankeu Provinsi, APBN maupun Anggaran Dana Desa (ADDs).
"Seluruh pembangunan yang menggunakan uang pemerintah harus dikaji betul-betul agar bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan juga harus tepat waktu. Camat dan kades harus mengetahui dan ikut mengawasi," tegasnya.
Dalam monev ini, Wabup Said Hasyim didampingi juga oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Eldi Saputra, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Khairul Amri, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Izhar, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Edi M Nur dan anggota DPRD Edi Masyhudi.
Secara umum Wabup mendapat laporan bahwa pengerjaan pembangunan yang dibiayai ADDs sudah hampir selesai. Sebagian besar digunakan untuk membangun jalan dan kantor desa.(hms/karim)
